Negara Tetangga Indonesia di Ambang Kekacauan, Potensi Kudeta Militer Mencuat

Suara.com - Setelah pencopotan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Jumat (29/8/2025), para analis memperkirakan Thailand akan menghadapi ketidakpastian politik dan ekonomi yang semakin besar, bahkan potensi kudeta militer.

Paetongtarn diberhentikan karena pelanggaran etika, menyusul penangguhannya pada Juli lalu setelah rekaman teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.

Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn mengkritik seorang komandan militer Thailand yang menangani sengketa perbatasan dengan Kamboja, sementara di sisi lain ia menunjukkan sikap yang terlalu bersahabat dengan Hun Sen.

Insiden ini terjadi menjelang bentrokan yang meletus antara Thailand dan Kamboja pada akhir Juli, meskipun gencatan senjata telah dicapai lima hari setelah konflik dimulai.

Kekacauan Politik di Depan Mata

Menurut Joshua Kurlantzick, seorang peneliti senior untuk Asia Tenggara di Council on Foreign Relations, dalam laporan yang dikutip via CNBC.com, menjelaskan bahwa situasi politik Thailand akan mengalami "kekacauan dalam jangka pendek".

Ia melihat beberapa kemungkinan skenario, salah satunya adalah Partai Pheu Thai, partai penguasa yang dipimpin Paetongtarn, tetap bertahan dengan mayoritas tipis di parlemen.

Koalisi ini bisa menempatkan sosok yang lebih lemah sebagai Perdana Menteri, seperti Chaikasem Nitisiri, mantan menteri kehakiman yang juga merupakan anggota Partai Pheu Thai.

Skenario lain, menurut Kurlantzick, adalah terbentuknya "koalisi yang tidak lazim" oleh partai lain, seperti Partai Bhumjaithai, yang mengandalkan dukungan dari Partai Rakyat (sebelumnya Partai Bergerak Maju).

Namun, Kurlantzick menilai skenario ini "hampir tidak pernah berhasil di negara mana pun, dan mungkin tidak akan berhasil di Thailand."

Partai Bhumjaithai sendiri telah keluar dari koalisi pemerintahan Paetongtarn pada 18 Juni, tak lama setelah bocornya rekaman telepon dengan Hun Sen.

Pemimpinnya, Anutin Charnvirakul, dilaporkan tengah bernegosiasi dengan berbagai pihak untuk membentuk pemerintahan baru, bahkan menawarkan janji untuk mengadakan pemilu dalam empat bulan.

Namun, analis dari Nomura menilai peluang Anutin menjadi Perdana Menteri lebih kecil dibanding Nitisiri, mengingat jumlah kursi Partai Bhumjaithai di parlemen jauh lebih sedikit.

Nomura memperkirakan bahwa jika Nitisiri terpilih, status quo pemerintahan akan tetap terjaga. Namun, mereka juga menyoroti risiko pemilu dini yang bisa terjadi pada awal 2026, mengingat koalisi yang berkuasa memiliki mayoritas yang relatif kecil di tengah ketidakpastian politik yang meningkat.

"Namun demikian, pemilu, menurut kami, tidak mungkin memberikan solusi permanen dan malah dapat memperpanjang ketidakpastian politik," tambah Nomura.