Infografis
Ancaman Kudeta Militer Mengintai
Kurlantzick juga memperingatkan bahwa kelemahan politik yang terjadi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kudeta militer.
Thailand memiliki sejarah panjang kudeta, yang terjadi pada tahun 2006 dan 2014. Kudeta 2006 menggulingkan ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, sementara kudeta 2014 terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mencopot saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra.
Menurut Kurlantzick, jika parlemen bubar dan pemilu kilat diadakan, militer dan istana tidak menginginkannya.
"Dalam pemilu kilat yang bebas, Partai Bergerak Maju, yang progresif dan berdedikasi pada reformasi militer dan monarki, memiliki peluang sangat bagus untuk memenangkan mayoritas mutlak di Parlemen dan memilih Perdana Menteri. Itu akan menjadi bencana bagi militer dan istana," jelasnya.
Partai Bergerak Maju, di bawah pimpinan Pita Limjaroenrat, sebenarnya telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2023, namun gagal membentuk pemerintahan.
Partai tersebut akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024 karena dianggap melanggar konstitusi dengan mengusulkan amandemen undang-undang lèse-majesté.
Kurlantzick menilai, "jika Parlemen runtuh, militer mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain kudeta," dan menekankan bahwa ini adalah "kemungkinan yang sangat nyata."
Pandangan ini didukung oleh makalah dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think tank di Washington.
Baca Juga: Dijebak Rekan Kerja, WNI Dijual ke Kamboja dan Diancam Jadi Korban Perdagangan Organ
CSIS menyatakan bahwa militer, monarki, dan elite tradisional Thailand memandang demokrasi elektoral sebagai ancaman bagi kendali mereka.
Laporan tersebut menambahkan, "mereka melihat diri mereka sebagai penjaga stabilitas nasional, sering kali memandang pemilih populis yang sebagian besar berada di pedesaan sebagai tidak siap untuk partisipasi politik yang terinformasi."
Ketidakstabilan politik ini juga berpotensi memperburuk perekonomian Thailand. Saat ini, ekonomi negara tersebut tengah berjuang menghadapi tarif dari pemerintahan Trump dan menjadi salah satu pasar dengan kinerja terburuk di Asia. Indeks SET telah jatuh 11,7% sepanjang tahun ini.
Radhika Rao, ekonom senior di DBS Bank, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Thailand berada di "sisi yang lebih lambat," meskipun bank sentral masih diperkirakan akan memotong suku bunga untuk mendukung pertumbuhan.
Analis Nomura juga memproyeksikan pertumbuhan PDB hanya 1,8% untuk tahun 2025. Angka ini sejalan dengan perkiraan yang diturunkan oleh Bank Dunia pada Juli, yang memangkas proyeksi pertumbuhan Thailand menjadi 1,8% dari 2,9% sebelumnya.
Ketidakpastian politik dan pelemahan pertumbuhan ekonomi ini telah membuat analis Nomura memperkirakan kemungkinan penurunan peringkat kredit negara oleh Moody's dalam beberapa kuartal mendatang.
