Sebut Gerakan Aksi Massa Konstitusional, Bivitri Sindir Pidato Prabowo: Tak Selesaikan Akar Masalah!

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti alas Bibip menyindir sikap Presiden Prabowo Subianto saat menanggapi situasi Tanah Air sejak meletusnya aksi massa, termasuk di Gedung DPR RI. Prabowo sebelumnya menuding ada gejala makar dan terorisme di balik aksi massa tersebut.

Namun, menurut pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu, aksi massa yang sudah sepekan ini meluas di Tanah Air adalah situasi konstitusional. Maka, Bivitri menganggap meledaknya aksi massa itu tidak berkaitan adanya isu anarkis, tapi karena upaya rakyat memperjuangkan kedaulatannya.

"Kami ingin memaknai hari-hari ini apa yang terjadi dari kemarin 2 hari yang lalu sampai minggu lalu sebenarnya sudah mulai demonstrasi itu adalah situasi konstitusional, bukan inkonstitusional, bukan anarkis, bukan agenda siapa-siapa," ujar Bivitri dikutip dalan tayangan akun Youtube @CALS-Indonesia pada Selasa (2/9/2025).

"Ini adalah situasi konstitusional. Karena ini semua terjadi dalam rangka rakyat mengambil kedaulatannya kembali. Karena itulah kami ingin mengisi apa yang kami namai situasi konstitusional ini," sambungnya.

Dalam siniar itu, Bibip juga menyinggung ada perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan pemerintah terkait aksi demonstrasi yang sepekan ini meletus di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Dia pun menyinggung soal pidato Presiden Prabowo yang dianggap hanya untuk meredam gejolak di masyarakat.

Selain itu, Bibip juga menanggapi sikap partai politik yang akhirya menonaktifkan kader-kadernya di DPR RI karena ucapan kontroversial yang memicu gelombang protes publik.

"Bagi kami yang dilakukan oleh Presiden maupun para partai politik itu hanyalah upaya untuk meredam gejolak. Dia hanya menyasar gejala yang selama ini terjadi, tapi tidak menyelesaikan akar masalah," ujarnya.

Lebih lanjut, Bivitri juga menganggap gelombang demonstrasi yang terjadi bukan karena ada yang menunggangi tapi akibat dari kebijakan pemerintah dan pernyataan-pernyataan anggota dewan yang memicu kemarahan rakyat.

"Karena bagi kami ini persoalannya memang bukan persoalan, persoalan apakah ada kelompok yang menyetir, menunggangi dan lain sebagainya. Ini adalah peristiwa konstitusional. Ketika warga melihat bahwa para wakil rakyat ternyata tidak mewakili rakyat, malah menolol pada tempatnya, tidak etis sama sekali," bebernya.