Sebut Masyarakat Gampang Terprovokasi, Mendagri Tito Karnavian Minta Pejabat Setop Flexing

Suara.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga sikap sederhana di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini.

Tito Karnavian menegaskan, tindakan pamer kekayaan atau flexing justru bisa memicu sentimen negatif masyarakat dan memperkeruh keadaan.

"(Kini) masyarakat lagi menuntut sikap low profile para pejabat, termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan," tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

Imbauan itu tak hanya ditujukan kepada pejabat, melainkan juga kepada keluarga dari pejabat itu.

"Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati," tutur Tito.

Tito juga mengingatkan agar pejabat berhati-hati dalam menggelar acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun.

"Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana," ucapnya.

Ia pun menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, masyarakat mudah terprovokasi oleh potongan video.

"Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok," katanya.

Baca Juga: Gerakan Rakyat Lebih Solid dari Pemerintah, Ferry Irwandi Desak 'Evaluasi' Pejabat

Lebih lanjut, Tito pun mengingatkan para pejabat untuk menunda segala kegiatan yang bersifat seremonial.

"Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," lanjutnya.

Menurutnya, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

"Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu," sambungnya lagi.

Tito pun menegaskan jika digelarnya pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa menimbulkan masalah baru.

"Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain," ujarnya.

Selain itu, Tito turut meminta seluruh pejabat menunda perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri hingga kondisi kembali kondusif.

"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif," ujar Tito.

Ia menegaskan, kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing untuk memastikan pengendalian situasi berjalan baik.

"Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ," pungkasnya.

Untuk diketahui, aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah terus terjadi sejak Senin, 25 Agustus 2025.

Unjuk rasa yang semula memprotes besaran tunjangan anggota DPR ini berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia.

Seruan demo 25 Agustus itu pertama kali muncul lewat pesan berantai dari grup percakapan Whatsapp juga media sosial.

Ajakan dari kelompok yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" itu disebar hampir seminggu sebelum pelaksanaan. 

Mereka mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan. Dalam narasinya, kelompok ini menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Tak hanya itu, mereka juga meramaikan seruan untuk membubarkan lembaga parlemen. "Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," bunyi pesan demo kala itu.

Kontributor : Anistya Yustika