Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung rencana TNI yang akan memberlakukan Pam Swakarsa alias pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri. Rencana pembentukan Pam Swakarsa itu menyusul adanya demonstrasi besar-besaran yang berujung rusuh di Jakarta dan berbagai kota lainnya.
Terkait rencana pembentukan Pam Swakarsa itu, politisi Partai Golkar itu meminta agar masyarakat tidak risau. Alasannya, Pam Swakarsa saat ini tidak akan sama dengan Pam Swakarsa era 1998 yang sarat muatan politik dan merugikan masyarakat.
"Bedalah, beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini," beber Dave dikutip dari Antara, Rabu (3/8/2025).
Dave menjelaskan Pam Swakarsa yang saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Dengan menggandeng masyarakat, aparat keamanan diharapkan dapat melakukan pengamanan wilayah secara humanis dan tepat sasaran.
DPR, kata Dave, akan terus memantau TNI dalam memberlakukan Pam Swakarsa agar tetap dalam koridor yang diharapkan.
"Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan," jelas Dave.
Bantah Pam Swakarsa Mirip Era Orba
Pembentukan Pam Swakarsa sekarang diklaim berbeda dengan Pam Swakarsa bentukan era Orde Baru yang bersifat politis. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Baca Juga: Susi Pudjiastusi Heran DPR Baru Usul Turunkan PPN, Netizen Celetuk: Sibuk Marathon Sidney Bu
"Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat, seperti GM FKPPI, lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta.
Freddy menjelaskan Pam Swakarsa yang diterapkan TNI saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Masyarakat yang dilibatkan pun dalam bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) atau warga secara individu.
Walau demikian, Freddy menegaskan masyarakat yang dilibatkan dalam Pam Swakarsa harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri.
"TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas, yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing," tutup Freddy.
