Dasco Minta Maaf Atas Kekeliruan DPR di Depan Mahasiswa: Hentikan Tunjangan, Moratorium Kunjungan LN

Suara.com - Setelah gelombang protes mahasiswa yang memanas, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan organisasi mahasiswa lainnya.

Dalam pertemuan di Gedung Kura-kura, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025), Dasco mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat.

"Selaku Pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi rakyat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," kata Dasco.

Namun, permintaan maaf itu tak hanya sekadar kata-kata. Dasco menjanjikan evaluasi dan perbaikan kerja secara menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Tak main-main, sejumlah kesepakatan besar telah dicapai pimpinan DPR untuk mewujudkan perbaikan tersebut.

Berikut langkah yang akan dilakukan DPR:

• Stop Tunjangan Perumahan: yang paling mengejutkan, Dasco mengumumkan bahwa tunjangan perumahan anggota dewan telah dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025. Sebuah langkah berani yang diprediksi akan menjadi sorotan publik.
• Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri: Untuk efisiensi dan fokus pada masalah domestik, DPR akan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan mengefisiensikan kunjungan kerja di dalam negeri.
• DPR Lebih Baik dan Transparan Dipimpin Puan Maharani: Dasco menegaskan bahwa formasi DPR ke depan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan menjadikan DPR lebih baik dan transparan.

Tak hanya itu, Dasco juga menyampaikan kabar baik bagi mahasiswa. Para perwakilan akan diterima untuk beraudiensi langsung dengan pemerintah besok hari.

Ia bahkan mengaku telah berkomunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah terkait beberapa agenda penting seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, pembahasan UU Perampasan Aset, hingga pengurangan pajak.

Pertemuan ini, yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB) dan Saan Mustopa (Nasdem), merupakan respons langsung dari DPR setelah rangkaian aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.