"Kami ditanya apa motivasi awal atau alasan tuntutan 17+8. kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia," kata Andhita di lokasi.
"11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat," sambungnya.
Menurutnya, kalau dari awal pemerintah mendengar rakyat, dan DPR menyerap partisipasi masyarakat dengan baik, maka tak akan ada kericuhan yang terjadi.
"Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat, dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Maka dari itu kami tampung dari beberapa sumber," katanya.
Sementara itu, adanya 17+8 tuntutan ini disampaikan untuk semua dari eksekutif, yudikatif hingga legislatif yakni DPR RI.
Tuntutan juga terutama 17 tuntutan ini harus bisa direspons dan dijalani selambat-lambatnya pada 5 September 2025 besok.
"Kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus ditengah oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya," katanya.
