Infografis
Suara.com - Rapat tertutup antara pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi pada Kamis (4/9/2025) menghasilkan kesepakatan penting terkait transformasi parlemen, yaitu penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dan moratorium kunjungan kerja.
Namun, pembahasan evaluasi tunjangan lain serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menjadi tuntutan publik, belum menyentuh meja rapat perdana ini.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin rapat tersebut, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Puan menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk 'urun rembuk' dalam agenda transformasi DPR.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa rapat ini masih membahas hal-hal yang bersifat sangat umum dan mendasar.
"Ya semua bersepakat untuk mentransformasi DPR agar lebih baik kinerjanya. Baik dalam pengawasan dan menerima aspirasi dan lain-lain," ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Jazilul memastikan bahwa rapat tersebut belum menyentuh pembahasan spesifik terkait evaluasi tunjangan-tunjangan lain di luar tunjangan perumahan.
"Nggak, nggak, nggak bahas itu. Kita tadi pada hal yang sangat umum. Satu kita dalam soliditas untuk melihat dan memperbaiki DPR menjadi lebih baik kinerjanya," tegasnya.
Selain itu, RUU Perampasan Aset, yang menjadi salah satu tuntutan krusial dari masyarakat untuk segera disahkan, juga belum dibahas dalam rapat perdana ini.
Baca Juga: Ngaret dari Jadwal, BEM SI Tetap Gelar Aksi di Depan Gedung DPR RI: Bebaskan Kawan Kami!
"Nggak juga, nggak," jawab Jazilul.
Jazilul menjamin bahwa seluruh aspirasi publik akan ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih mendalam.
"Baru awal, kan ini baru pertemuan, nanti ada ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lain pastinya kan. Ada detil-detil kegiatannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memimpin langkah strategis untuk mentransformasi lembaga legislatif dengan mengumpulkan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting terkait reformasi internal DPR, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota dan moratorium kunjungan kerja.
Puan memimpin urun rembuk transformasi DPR yang dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/8/2025).
"Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR," kata Puan kepada wartawan.
"Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," sambungnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk terus berbenah dan memperbaiki diri, khususnya dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang berkembang.
Puan menegaskan komitmen DPR untuk senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi.
"Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun," ungkapnya.
Puan juga memastikan bahwa reformasi kelembagaan DPR akan dipimpin langsung olehnya agar dapat memenuhi harapan rakyat.
"Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR," tegasnya.
