Analisis utama Didu adalah, publik menuntut Prabowo untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan yang dianggap sebagai biang kerusakan bangsa, yang ia istilahkan sebagai "SOP" atau "Solo Oligarki Parcok".
“Pak Prabowo harus lepas dari geng SOP Solo Oligarki Parcok,” tegasnya.
Menurut Didu, SOP telah menjadi 'musuh bersama' dan simbol keberlanjutan rezim lama yang menggerus kepercayaan publik terhadap kemandirian Prabowo.
“Kalau Pak Prabowo mulai membuang itu, kelihatannya publik mulai timbul lagi kepercayaan.”
Kepercayaan publik ini, lanjutnya, lebih mudah tumbuh pada figur yang tidak memiliki afiliasi politik kuat, seperti Sjafrie Sjamsoeddin yang ditugaskan menangani masalah penertiban tambang dan sawit—sektor yang disebutnya wilayah "hitam putih".
Terkait posisi Kapolri, Didu mengakui sulitnya mendesak Prabowo untuk mengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat ini. Namun, ia berpendapat langkah itu krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kalau menurut saya diganti (Kapolri) karena kepercayaan publik sudah enggak beginilah,” usulnya.
Perombakan kabinet
Untuk diketahui, Senin sore, Presiden Prabowo resmi memberhentikan 5 menteri dalam kabinetnya.
Baca Juga: Profil dan Sepak Terjang Budi Gunawan Dicopot dari Kursi Menkopolkam Oleh Prabowo
Nama yang paling disorot saat reshuffle kabinet ini ialah Sri Mulyani. Dia dicopot dari jabatan menteri keuangan.
Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain itu, Budi Gunawan juga diberhentikan dari jabatan Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pengganti BG belum diumumkan. Tapi santer disebut, Sjafrie akan merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam.
Lalu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dicopot, dan digantikan oleh Ferry Juliantono.
Selanjutnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding diganti Mukhtaruddin.
