Budi Arie Setiadi Dicopot Prabowo dari Kabinet, Benarkah karena Terseret Kasus Judi Online?

Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya menyisakan satu pertanyaan besar, mengapa Budi Arie Setiadi tersingkir dari kursi Menteri Koperasi? Spekulasi yang beredar kencang mengarah pada dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online (judol) yang tengah menjadi sorotan publik.

Langkah tegas Prabowo ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga marwah pemerintahan dan memastikan tidak ada lagi jajaran kabinetnya yang tersandung masalah hukum.

Pengamat politik, Agung Baskoro, menilai pencopotan Budi Arie merupakan langkah strategis agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya.

"Saya lihat dia di-reshuffle supaya fokus menghadapi kasus itu sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu kinerja beliau sebagai Menteri Koperasi. Karena kan programnya cukup besar ya, soal koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau dia tersangkut kasus, kemudian program utama pemerintah ini bermasalah nanti yang terbebani justru Pak Presiden," kata Agung kepada Suara.com, Selasa (9/9/2025).

Menurut Agung, dimensi yuridis atau hukum menjadi pertimbangan utama di balik keputusan reshuffle ini, bahkan melebihi pertimbangan politis lainnya. Sikap Prabowo ini mencerminkan keinginannya untuk tidak mengulangi preseden buruk di masa lalu, di mana pejabat tinggi negara terjerat kasus korupsi.

Contohnya adalah kasus yang menimpa Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer (Noel), yang dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden dinilai tidak ingin citra pemerintahannya terganggu oleh pejabat yang memiliki masalah hukum.

"Soal pertimbangan poros di antara Solo, Tengku Umar, Hambalang, Cikeas, dan sebaginya itu alasan kedua. Yang jelas saya melihat dimensi juridisnya lebih kuat, apalagi ada Presiden tidak mau kasus Noel itu terulang lagi di masa-masa berikutnya" imbuhnya.

Di sisi lain, kinerja Budi Arie selama menjabat sebagai Menteri Koperasi juga menjadi catatan. Program andalannya, Koperasi Merah Putih, yang diklaim telah tersebar di puluhan ribu desa, masih perlu diuji lebih lanjut efektivitas dan kualitasnya. Agung menyoroti bahwa klaim kuantitas belum tentu sejalan dengan kualitas yang diharapkan.

"Koperasi Merah Putih sudah berdiri, katanya, 80 ribuan koperasi ya di desa, kelurahan semacam itu. Walaupun jumlah itu akan kita uji apakah berkualitas semua atau tidak koperasinya," ucapnya.