Krisis Politik Nepal Memanas, Militer Turun Tangan

Krisis politik di Nepal memasuki babak baru. Gelombang protes yang dipicu oleh kebijakan pemerintah memblokir sejumlah media sosial.

Berujung pada kerusuhan besar hingga menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 340 lainnya.

Pada Senin (8/9), pemerintah menerapkan larangan terhadap platform populer seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, hingga YouTube.

Karena perusahaan pengelola aplikasi tak kunjung mendaftar ke otoritas setempat.

Kebijakan ini memicu amarah publik yang berujung bentrokan berdarah dengan aparat.

Parlemen Dibakar, PM Mengundurkan Diri

Selasa (9/9), situasi kian memburuk. Massa mendobrak pagar parlemen, membakar gedung-gedung pemerintahan, kantor partai politik, hingga kediaman Perdana Menteri Sharma Oli.

Di tengah tekanan, Oli akhirnya mengumumkan pengunduran diri, yang langsung diterima Presiden Ram Chandra Paudel.

Reuters melaporkan, Presiden Paudel telah memulai proses pemilihan pengganti. Namun, situasi di ibu kota Kathmandu dan sejumlah kota lain seperti Pokhara, Butwal, serta Biratnagar masih mencekam.

Militer Turun Tangan

Ketika pengunjuk rasa menyerang rumah menteri, militer mengevakuasi mereka menggunakan helikopter. Sedikitnya tiga menteri lain juga menyatakan mundur sebelum Oli. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak bahkan mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan keras aparat dan menyatakan pengunduran dirinya pada Senin malam.

Imbauan Damai dari Militer dan Birokrasi

Militer Nepal, badan keamanan, dan birokrasi sipil mengeluarkan pernyataan bersama, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan kekerasan.

“Dengan diterimanya pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli, kami mengimbau warga tetap tenang dan menghindari kerusakan lebih lanjut terhadap jiwa dan harta benda,” demikian pernyataan resmi.