- Sri Mulyani dicopot akibat tekanan publik dan krisis ekonomi.
- Prabowo lakukan konsolidasi politik, singkirkan pengaruh figur era lama.
- Reshuffle ini bertujuan untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.
Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam reshuffle kabinet terbaru dinilai bukan sekadar rotasi biasa.
Pakar menyebut keputusan mengejutkan ini adalah respons langsung atas tekanan publik dan pasar terkait kondisi ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam diskusi virtual yang digelar Policy+, Jumat (12/9/2025), Julian Aldrin Pasha dari The Habibie Center menyebut Presiden Prabowo menghadapi tekanan besar.
"Arahan baru, tekanan pasar dan publik, tentu saja, membuat tindakan Menteri Keuangan diawasi dengan ketat. Perombakan kabinet baru-baru ini menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, yang tidak dapat disangkal," kata Julian.
"Tuntutan masyarakat antara lain transparansi dan respons terhadap tingginya biaya hidup."
Julian menilai banyak masyarakat yang kini terjerat dalam masalah keuangan serius, yang membutuhkan kebijakan lebih solutif dari pemerintah.
"Banyak orang terjebak dalam pinjaman online dan perjudian karena kesulitan ekonomi dan meningkatnya kesulitan keuangan. Kebijakan baru ini seharusnya menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Ia menambahkan, strategi reshuffle untuk meredam gejolak publik bukanlah hal baru dan pernah digunakan oleh presiden sebelumnya.
"Protes publik dan tuntutan akan pemerintahan yang lebih baik terkadang mendorong Presiden SBY untuk mengambil keputusan terkait perombakan kabinet. Reshuffle dipandang sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan publik," jelasnya.
Baca Juga: 'Ganti Kapolri' Trending, Data INDEF Ungkap Badai Kemarahan Publik di X dan TikTok, Ini Datanya
Meski demikian, Julian mengingatkan bahwa hasil nyata dari perombakan ini baru bisa dinilai dalam beberapa bulan ke depan.
"Kita harus melihat dan menunggu selama tiga atau empat bulan ke depan untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai situasi ini," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Policy+ Raafi Seiff menyoroti keluarnya Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih.
Padahal, sosok Budi Gunawan dikenal memiliki keterikatan kuat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Menurut saya, ini melambangkan pergeseran loyalitas dan menjadi penanda di mana Presiden Prabowo benar-benar mengambil kesempatan untuk melakukan konsolidasi," ujar Raafi, Jumat (12/9/2025).
"Dengan Budi Gunawan yang kita tahu memiliki keterikatan kuat dengan PDIP keluar dari kabinet, hal ini merepresentasikan beberapa sinyal kebijakan dan sinyal politik."
