Suara.com - Perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih kental nuansa politik untuk konsolidasi kekuasaan ketimbang menjadi respons atas tuntutan publik. Pandangan ini disampaikan oleh Julian Aldrin Pasha dari The Habibie Center dalam sebuah diskusi virtual pada Jumat (12/9/2025).
Menurut Julian, pergantian lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, adalah sinyal adanya pergeseran menuju kendali politik yang terkonsolidasi, alih-alih hanya berfokus pada tuntutan publik.
Ia juga menyoroti reaksi awal pasar yang cenderung negatif terhadap perombakan ini.
"Reaksi pasar awal negatif, dan masih ada skeptisisme mengenai apakah perombakan kabinet dapat memulihkan kepercayaan publik atau meningkatkan kinerja pemerintah secara substansial dalam jangka pendek," ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, moderator Raafi Seiff mengingatkan pentingnya memperkuat etika pemerintahan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
"Pemerintah Indonesia perlu memahami perbedaan antara hukum dan etika," tegas Raafi.
"Setiap kementerian memiliki dewan etik yang perlu ditegakkan untuk memastikan keputusan dipantau secara internal dan eksternal."
Raafi menilai pemerintah harus berperan sebagai mitra yang berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memudahkan masyarakat membangun dan mengembangkan bisnis, bukan sekadar menjadi pemberi instruksi.
Julian pun mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru menilai dan menunggu hasil nyata dari perombakan ini dalam beberapa bulan ke depan.
"Kita perlu melihat dan menunggu tiga atau empat bulan ke depan untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang situasi ini," pungkas Julian.
_____________________________________
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
TERPOPULER
