Begini Kata Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono Soal Penayangan Video Prabowo di Bioskop

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, buka suar soal penayangan video sosialisasi capaian pemerintah di bioskop.

Dave menekankan bahwa setiap bentuk komunikasi publik pemerintah harus berlandaskan asas transparansi, proporsionalitas, serta kepatuhan pada norma hukum dan etika komunikasi.

Dave menilai, jika penayangan tersebut bertujuan informatif dan tidak melanggar hukum, hal itu merupakan hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop,” ujar Dave saat dihubungi Suara.com, Senin (15/9/2025).

Namun, Komisi I DPR RI juga mencermati beragam respons publik di ruang digital maupun media sosial, baik apresiasi maupun kritik.

Dave menyebut hal ini wajar dalam iklim demokrasi dan menjadi tolok ukur efektivitas komunikasi pemerintah.

“Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah,” jelasnya.

Komisi I DPR RI mendorong agar sosialisasi dilakukan dengan pendekatan inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik, dan menjaga sensitivitas sosial.

Pemerintah diminta memastikan pesan yang disampaikan informatif, kontekstual, dan tidak menimbulkan persepsi kontraproduktif.

Dave juga mengingatkan bahwa ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama.

Untuk itu, kehati-hatian dalam memilih medium, waktu, dan narasi menjadi sangat penting agar komunikasi pemerintah tidak memicu polarisasi, melainkan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Untuk diketahui, video iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop tersebut menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo beserta pernyataannya terkait berbagai program prioritas.

Di dalamnya juga disajikan narasi dan data capaian, seperti produksi beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, serta beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Pihak Istana sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan penayangan video ini adalah untuk menyampaikan capaian pemerintahan secara lebih dekat kepada masyarakat, dengan memanfaatkan ruang publik seperti bioskop sebagai medium komunikasi yang efektif.