Suara.com - Partai Golkar menyuarakan usulan baru dalam wacana pengendalian media sosial: alih-alih membatasi jumlah akun secara langsung, pemerintah sebaiknya fokus pada pengendalian di hulu melalui verifikasi SIM Card. Menurut Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji, pendekatan ini lebih efektif untuk melacak pemilik akun dan mendorong akuntabilitas.
Sarmuji menegaskan bahwa opsi pengendalian melalui SIM Card ini perlu dikaji secara serius karena lebih mudah untuk mendeteksi siapa pemilik asli sebuah akun.
"Itu usulan yang bisa dikaji. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM Card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya," ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, pendekatan ini akan membuat pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dan mencegah pembuatan akun anonim untuk tujuan buruk. Ia menambahkan, satu orang tetap bisa memiliki lebih dari satu akun (misalnya untuk bisnis dan personal), asalkan semuanya terverifikasi dengan satu identitas yang sama melalui SIM Card.
Hindari Resistensi dan Jaga Kebebasan Berekspresi
Lebih lanjut, Sarmuji berpendapat bahwa pengendalian melalui SIM Card lebih realistis dan cenderung tidak akan menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat.
"Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi kalau pengendalian dilakukan lewat SIM Card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital," jelasnya.
Ia mengingatkan pentingnya menemukan keseimbangan antara menjaga ruang digital yang sehat dan melindungi hak warga negara untuk berekspresi yang dijamin konstitusi.
"Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik," pungkasnya.
TERPOPULER
