Anggota DPR lain dari Komisi yang sama juga menyambut positif usulan 1 orang 1 akun medsos ini. Menurut Farah Puteri Nahlia dari PAN, keamanan warga agar terhindar kejahatan di ruang digital harus jadi prioritas.
"Kita harus memutus rantai kejahatan ini dari akarnya, dan itu dimulai dengan meniadakan anonimitas yang disalahgunakan," ujar Farah (16/9/2025).
Dengan 1 orang hanya memiliki 1 akun media sosial, Farah yakin jika terjadi penipuan atau tindak kejahatan di ranah digital dapat mudah terlacak pelakunya.
Dengan menghubungkan setiap akun ke identitas tunggal, jejak digital pelaku kejahatan akan menjadi lebih jelas, menciptakan efek jera dan meningkatkan keamanan di dunia maya.
Sementara itu pihak Komdigi dalam hal ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria, sedang mengkaji usulan itu. Ia pun ini bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir konten negatif di media sosial.
"Kita lagi review itu, karena itu terkait juga dengan program Satu Data Indonesia," kata Nezar (14/9)
Menurut pengakuannya, Komdigi sedang mengkaji beberapa opsi untuk mengurangi hoax, upaya scamming hingga misinformasi. Termasuk opsi 1 akun untuk 1 nomor ponsel.
"Itulah yang mau kita kaji ada berapa nomor yang bisa dipakai, apabila kita punya satu akun itu lagi dikaji," ungkapnya
Suara Gen Z
Tak butuh waktu lama, usulan ini langsung menuai kritik tajam dari warganet. Di platform X (sebelumnya Twitter), banyak pengguna menyuarakan penolakannya.
Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya fokus pada akar masalah, seperti penegakan hukum yang lemah terhadap kejahatan siber, bukan malah membatasi hak digital warga.
Selain itu para pemilik second account yang kebanyakan adalah gen z pun mulai merasa khawatir terhadap usulan ini.
Di media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), warganet menyuarakan protes mereka. Seperti yang terlihat dalam unggahan akun salam4jari.
"Hi para gen z, siap2 ya second account kalian akan hilang dalam waktu dekat," tulis akun itu dengan melampirkan tangkapan layar artikel usulan 1 orang 1 akun medsos (15/9/2025).
Warganet merasa pemerintah terlalu jauh masuk ke ranah privat. Argumen utamanya adalah, daripada mengorbankan privasi seluruh rakyat, lebih baik tingkatkan kapabilitas aparat penegak hukum untuk mengejar penjahat siber yang sesungguhnya.
"Ilangin akun-akun judol dulu aja gimana pak @/djedkomdigi ? lebih urgent itu," kata Devi***
TERPOPULER
