REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Kritik ini menyusul temuan adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicurigai fiktif.
Nurhadi menilai BGN lemah dalam menjalankan mekanisme verifikasi dan pengawasan di lapangan sejak awal program digulirkan.
Ia mempertanyakan bagaimana ribuan lokasi SPPG bisa sudah tercatat, padahal belum menunjukkan progres pembangunan fisik sama sekali meskipun telah melewati tenggat waktu 45 hari.
"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan?" kritik Nurhadi dalam pernyataannya, Rabu (17/9/2025).
Menurut politisi NasDem ini, sistem yang longgar tersebut telah membuka celah bagi praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti yang terungkap dalam temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen.
DPR: Buka Data dan Audit Menyeluruh
Untuk itu, Nurhadi mendesak BGN untuk segera mempublikasikan data rinci seluruh SPPG, mulai dari titik lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasionalnya. Ia juga menuntut BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi agar dilakukan secara paralel sejak awal pengajuan, bukan setelah masalah mencuat.
"BGN harus menjamin percepatan pembangunan agar hak anak-anak atas gizi tidak terus tertunda," tegasnya.
Lebih jauh, Nurhadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit kinerja dan keuangan secara menyeluruh terhadap program ini, tidak hanya sekadar menilai laporan administratif.
"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ucapnya.
Nurhadi juga mendorong pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk memastikan program MBG benar-benar tepat sasaran.
TERPOPULER
