Infografis
- Nurhadi mengatakan ada 5.000 titik dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif.
- Temuan itu sebelumnya terungkap dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
- Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fiktif.
Ia meminta agar persoalan itu tak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.
Temuan itu sebelumnya terungkap dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9) kemarin.
"Angka ini memicu dugaan adanya 'dapur fiktif', meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat," kata Nurhadi dalam pernyataannya, Rabu (17/9/2025).
Nurhadi menyebutkan kalau ada sejumlah dapur MBG atau SPPG di sejumlah wilayah terindikasi fiktif meski tercatat di sistem BGN, seperti di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.
Bahkan sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana.
Nurhadi mengatakan, kasus itu terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia,” paparnya.
Baca Juga: Bayar Bioskop Dapat Bonus Iklan Prabowo, Netizen Heran: Ini Sosialisasi atau Propaganda?
"Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual titik itu dengan ditawarkan ke investor," lanjutnya.
Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele. Sebab program MBG menyerap anggaran besar dari APBN. Tahun 2026, anggara MBG bahkan naik menjadi Rp335 triliun untuk satu tahun.
Nurhadi mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dari BGN dalam menjalankan program tersebut.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," ucapnya.
