Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP

Suara.com - Jagat maya, khususnya platform TikTok, tengah dihebohkan oleh sebuah video yang menyeret nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke dalam pusaran tuduhan korupsi kelas kakap.

Video yang disebarkan oleh akun DPP NCW itu membangun narasi liar. Pemilik akun menuding Dedi Mulyadi terlibat dalam konspirasi suap dan gratifikasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta oknum konglomerat terkait proyek perumahan.

Tak butuh waktu lama, video tersebut viral dan memicu berbagai spekulasi publik.

Dedi Mulyadi memilih untuk tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balik.

Melalui unggahan di media sosialnya, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini membantah keras tuduhan tersebut. Ia juga membongkar konteks sebenarnya di balik cuplikan gambar yang disalahgunakan.

"Betapa setiap konten yang kita buat itu harus didasarkan data dan fakta. Kalau tidak, maka itulah hoaks," tulis Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Rabu, 17 September 2025.

Dalam video klarifikasinya, KDM dengan santai membedah fakta yang dipelintir.

KDM menjelaskan bahwa kehadirannya dalam acara yang terekam di video viral itu adalah dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Acara tersebut merupakan program pro-rakyat yang diinisiasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, yang fokus pada penyediaan rumah murah dan bahkan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saat itu ada program bantuan rumah gratis dari Yayasan Budha Suci untuk warga Jawa Barat, dan juga program kredit rumah murah. Saya tentu menyambut baik. Tapi narasi yang dibangun malah ada aliran dana segala macam, saya jadi bingung," ungkap Dedi.

Lebih jauh, KDM memaparkan dua fakta krusial yang mementahkan tuduhan tersebut.

Pertama, ia menegaskan bahwa masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat baru berjalan delapan bulan, sementara banyak perumahan elit yang disinggung dalam video hoaks itu telah dibangun jauh sebelum ia memimpin.

Kedua, KDM meluruskan bahwa kewenangan terkait perizinan perumahan sama sekali tidak berada di tangannya sebagai gubernur.

"Semua izin itu ada pada Bupati, Wali Kota, dan dinas terkait. Saya sampai hari ini tidak pernah ada urusan-urusan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan itu," tegasnya.

Dedi Mulyadi juga menantang balik si pembuat konten. Ia mempersilakan siapa pun yang memiliki data dan fakta valid mengenai keterlibatannya dalam korupsi untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang, alih-alih menyebar fitnah di media sosial.

"Bagi saya relax-relax aja, karena saya tidak merasa melakukan itu," ujarnya.

"Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, atau tuduhan, sebaiknya sajikan data-data agar tidak menjadi fitnah," sambungnya.

Sebagai penutup, KDM menghimbau kepada para kreator konten untuk lebih bijak dan bertanggung jawab.

"Buat postingan yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoaks," kata KDM.