Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menindaklanjuti kasus dugaan pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang diduga dipicu oleh masalah pribadi setelah kepala sekolah tersebut memberikan sanksi kepada anak sang wali kota.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, mengonfirmasi bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah memeriksa Wali Kota Prabumulih, Arlan, pada Kamis (18/9/2025). Selain Arlan, kepala sekolah Roni Ardiansyah juga dipanggil untuk memberikan keterangan resmi.
"Itjen Kemendagri tengah mendalami seluruh bukti dan keterangan. Hasil pemeriksaan dapat berujung pada rekomendasi administratif, pembatalan keputusan daerah, hingga sanksi, atau tidak ada tindakan jika tidak ditemukan pelanggaran," ujar Benny.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih Arlan membantah tuduhan bahwa pencopotan Roni dipicu oleh masalah yang melibatkan anaknya. Melalui video klarifikasi di akun Instagram resminya, Arlan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mutasi terhadap Roni.
Menurutnya, teguran yang ia berikan tidak ada kaitannya dengan sang anak, melainkan persoalan lain yang melibatkan siswa yang berbeda.
Langkah Penting Jaga Kepercayaan Publik
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai intervensi Kemendagri ini merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
"Respons cepat Kemendagri sudah positif. Pekerjaan rumah berikutnya adalah mengumumkan hasil investigasi secara terbuka agar kasus ini tidak hanya jadi polemik, tetapi pelajaran berharga bagi kepala daerah lain," kata Yahnu.
Ia menambahkan, tanpa adanya ketegasan, dugaan penyalahgunaan wewenang ini bisa menjadi preseden buruk yang berpotensi melemahkan semangat para guru dalam menegakkan disiplin.
TERPOPULER
