Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan

Kamis, 18 September 2025 | 18:37 WIB
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. (Suara.com/Lilis)

Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai polemik yang sempat menimpa Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, menjadi gejala tidak sehat bagi dunia pendidikan.

Roni sempat dimutasi ke sekolah lain, berbarengan dengan adanya kabar kalau dia menegur siswanya yang merupakan anak Wali Kota Prabumulih karena membawa mobil ke sekolah.

Hetifah menekankan, kejadian tersebut menunjukkan adanya potensi intervensi kekuasaan yang mengancam otonomi dan independensi satuan pendidikan, khususnya kepala sekolah yang memiliki otoritas dalam menegakkan tata tertib dan disiplin di lingkungan sekolah.

"Jika tindakan kepala sekolah terhadap pelanggaran aturan justru dicopot, maka pesan yang sampai kepada publik adalah lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya," kata Hetifah kepada Suara.com, dihubungi Kamis (18/9/2025).

Hetifah menegaskan, peran kepala sekolah maupun tenaga pendidik harus dilindungi agar mereka dapat bekerja dengan tenang, tanpa rasa khawatir terhadap tekanan eksternal.

Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan moral bagi pendidik di seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar pemerintah daerah dan semua pihak terkait, menghormati otonomi sekolah serta memberikan perlindungan hukum dan moral kepada para pendidik dalam menjalankan kewenangannya," tegas Hetifah.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa sekolah harus diposisikan sebagai ruang yang netral, jauh dari intervensi politik maupun kepentingan pribadi.

Ia menilai netralitas sekolah sangat penting agar dunia pendidikan dapat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas generasi muda bangsa.

Baca Juga: Heboh LHKPN Wali Kota Prabumulih: Isi Cuma Truk-Triton, Tapi Anak Sekolah Bawa Mobil, KPK Bergerak

Walikota Prabumulih Arlan beri motor listrik untuk kepala dan satpam sekolah yang batal dicopot. (Instagram/prabumulih.viral)
Wali Kota Prabumulih Arlan beri motor listrik untuk kepala dan satpam sekolah yang batal dicopot. (Instagram/prabumulih.viral)

"Sekolah harus menjad ruang yang netral, bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pribadi, agar pendidikan benar-benar berfungsi untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas generasi muda kita," ucapnya.

Kasus itu mulanya viral di media sosial karena video Roni yang ditangisi oleh para siswa yang mendengar kabar dirinya akan dipindahkan tugas.

Ramainya kontroversi itu pun sampai ke pihak Istana Negara. Tak lama, Ajudan Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, mengumumkan bahwa pencopotan Roni dibatalkan.

"Sudah selesai ya, kepala sekolahnya akan kembali bertugas ke sekolah asal, dan satpamnya juga akan kembali bertugas di sekolah asal,” tulis Rizky melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (16/9) malam. Keesokan harinya, Roni kembali ke sekolah dan kembali disambut oleh para siswanya.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI