- MRT Jakarta sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp300 ribu bagi anggota koperasi.
- Kopema disebut mengaku bersalah dan ingin memperbaiki skema kerja sama dengan MRT agar tak lagi merugikan pedagang.
- Saat ini MRT bersama koperasi sedang menyusun ulang pola kerja sama agar praktik kenaikan tarif tidak kembali terulang.
Suara.com - PT MRT Jakarta sudah menggelar pertemuan dengan Koperasi Pedagang District Blok M (Kopema) usai mencuatnya kisruh kenaikan tarif sewa kios di Plaza 2 atau Distrik Blok M.
Dari pertemuan itu, pihak koperasi mengakui adanya kesalahan terkait penetapan biaya sewa yang dinilai melanggar kesepakatan.
Meski ada pelanggaran, pihak MRT tak memutus kerja sama dengan Kopema sesuai instruksi Gubernur Pramono Anung.
Kopema disebut mengaku bersalah dan ingin memperbaiki skema kerja sama dengan MRT agar tak lagi merugikan pedagang.
MRT Jakarta sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp300 ribu bagi anggota koperasi, serta Rp1,5 juta untuk pedagang nonanggota atau yang menyewa ulang.
Namun, dalam praktiknya, koperasi menarik biaya hingga Rp4,5 juta per bulan dari pedagang nonanggota.
"Pihak Kopema sudah mengakui adanya kesalahan dari pihak mereka atas klausul yang diatur di perjanjian dan kami mengapresiasi sikap kooperatif dari kopema untuk mau memperbaiki skema kerja sama," kata Plt Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Pratomo menambahkan, saat ini MRT bersama koperasi sedang menyusun ulang pola kerja sama agar praktik kenaikan tarif tidak kembali terulang.
Ia menekankan skema baru nantinya harus berjalan adil tanpa merugikan pedagang UMKM yang berjualan di kawasan tersebut.
Sebanyak 23 gerai UMKM yang terdampak dari kasus ini akhirnya memilih pindah ke Blok M Hub.
Selain itu, terdapat tambahan 7 gerai baru sehingga total ada 30 UMKM yang kini menghuni kawasan Blok M Hub.
"Sehingga saat ini seluruh kios telah terisi dengan total 30 UMKM. Secara bertahap UMKM akan memulai membuka gerai di bulan Oktober 2025," ucap Pratomo.
"Proses selanjutnya yang berjalan tentu dengan semangat mendorong iklim usaha yang sehat bagi teman-teman UMKM di Blok M Hub," lanjutnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut turun tangan menangani masalah tersebut.
Ia menawarkan pedagang yang hengkang dari Plaza 2 Blok M untuk berjualan di kawasan Blok M Hub, tepatnya di lorong B1, dengan keringanan berupa pembebasan biaya sewa selama dua bulan pertama.
TERPOPULER
