REGIONAL:
- Dua lahan parkir tak berizin di Jakarta disegel.
- Pramono mengatakan tindakan tersebut sudah sepatutnya dilakukan agar ada kepatuhan terhadap aturan.
- Praktik tersebut bukan hanya menurunkan potensi PAD, tetapi juga memperparah kemacetan dan memberatkan masyarakat.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah penyegelan lahan parkir tak berizin di Ibu Kota, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, tindakan tersebut sudah sepatutnya dilakukan agar ada kepatuhan terhadap aturan.
"Ya kalau orang parkir atau siapapun yang parkir kemudian tidak berizin disegel ya pantas aja," ujar Pramono di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, tidak ada pengecualian baik bagi swasta maupun pemerintah daerah dalam urusan perizinan parkir.
Ia menilai kebijakan tegas tersebut harus diterapkan demi menutup celah potensi kerugian daerah.
"Dan saya memberikan support sepenuhnya untuk itu," sambungnya.
Hingga saat ini, dua lokasi parkir milik BUMD yang terdata disegel adalah Rumah Potong Hewan Dharma Jaya Penggilingan, Cakung, serta area parkir di Kantor Dharma Jaya Pulogadung, Jakarta Timur. Keduanya diketahui dikelola oleh operator pihak ketiga.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, juga menyoroti dampak buruk parkir ilegal.
Ia menyebut praktik tersebut bukan hanya menurunkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperparah kemacetan dan memberatkan masyarakat dengan tarif di luar ketentuan.
"Penyegelan adalah langkah untuk memberikan efek jera kepada operator nakal," ujarnya saat dihubungi.
Politikus Partai NasDem itu mendorong warga ikut berperan aktif melaporkan keberadaan parkir ilegal. Menurutnya, partisipasi masyarakat penting untuk mempercepat penataan.
Ia pun mengingatkan agar warga hanya menggunakan lahan parkir resmi dan tak memarkikan kendaraan di tempat yang dikelola oleh pihak tak berizin.
"Pansus Parkir akan menjadikan temuan lapangan ini sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang lebih permanen dalam peraturan daerah," pungkasnya.
TERPOPULER
