- Massa buruh dari KSPI dan KSPSI kembali berunjuk rasa di Gedung DPR RI
- Mereka menolak adanya wacana reformasi Polri disusupi isu pencopotan Kapolri.
- Andi Gani menyebut jika pencopotan Kapolri merupakan hak prerogratif Presiden.
Suara.com - Gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada Senin (22/9/2025) kembali digeruduk massa buruh. Selain menyampaikan lima tuntutan, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) juga membela Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini digoyang isu pencopotan.
Mencuatnya isu berkaitan insiden tewasnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob dan adanya penahanan terhadap sejumlah aktivis atas tuduhan penghasutan lewat media sosial terkait demonstasi berujung rusuh pada Agustus 2025 lalu.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menyatakan pihaknya menolak jika reformasi Kepolisian disusupi oleh agenda terselubung untuk mengganti pucuk pimpinan Polri.
"Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diintervensi siapapun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin.
Adapun lima tuntutan dalam demo buruh KSPI dan KSPSI di antaranya mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil.
Massa buruh datang dengan membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru.
"Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan," ujar Andi Gani.
Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia KSPI dan KSPSI menegaskan dukungan terhadap Polri untuk semakin profesional, transparan, dan harus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap KSPSI dan KSPI secara tegas mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program- program yang berpihak kepada rakyat Indonesia.
Baca Juga: Wahyudin Moridu Pamer Nabung Duit usai Dipecat Anggota DPRD, Melanie Subono Murka: Drama!
Iqbal mengungkapkan, rencananya Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan DPR lainnya akan menerima langsung delegasi buruh.
Diketahui, sebanyak ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025) hari ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo menyebut total personel gabungan yang dikerahkan mencapai 5.367 personel. Mereka meliputi unsur Polri, TNI dan pemerintah Provinsi Jakarta.
"Kekuatan pengamanan wilayah Jakarta Pusat 5.367 personel gabungan Polri, TNI dan Pemda DKI,” ungkap Susatyo kepada wartawan.
