REGIONAL:
- Ribuan siswa di berbagai daerah menjadi korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menemukan banyak dapur penyiapan makanan (SPPG) yang tidak memenuhi standar kebersihan
- Muncul desakan kuat dari berbagai pihak, termasuk FKBI dan DPR, agar pemerintah segera melakukan audit total terhadap penyedia makanan
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi masalah gizi anak bangsa kini justru berubah menjadi sumber bencana nasional.
Insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa penerima manfaat program ini disebut sebagai bukti adanya kegagalan sistemik dari pemerintah dalam menjalankan program unggulannya.
Data dari lembaga pemantau pendidikan bahkan mencatat, hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 siswa telah menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.
Kritik tajam datang dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) yang menyoroti amburadulnya pelaksanaan program di lapangan.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengungkapkan temuan mengejutkan dari investigasi pihaknya yang menunjukkan sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di bawah standar kebersihan minimum, membahayakan kesehatan jutaan anak sekolah.
"Dapur SPPG di berbagai daerah ditemukan tidak memenuhi standar kebersihan minimum. Proses penyiapan makanan dilakukan di lantai, tanpa alat penangkal serangga, dan dengan jeda waktu distribusi yang terlalu panjang," ungkap Tulus dalam pernyataannya, Senin (22/9/2025).
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa proses memasak, kebersihan bahan pangan, hingga transportasi dan penyimpanan menjadi titik kritis yang berpotensi menyebabkan kontaminasi dan keracunan.
Masalah ini bukan hanya isapan jempol, kasus keracunan massal telah dilaporkan terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, yang membuat lebih dari 250 siswa harus dilarikan ke rumah sakit.
Lebih jauh, FKBI juga menyoroti ketiadaan data publik terkait vendor MBG, hasil audit dapur, maupun uji laboratorium makanan.
Tulus juga menyinggung adanya dugaan ribuan dapur fiktif dalam program tersebut, yang mengindikasikan adanya potensi penyelewengan anggaran besar-besaran.
Selain itu, mekanisme pelaporan insiden keracunan dinilai tidak terstruktur dan tidak inklusif. Komunitas sekolah serta orang tua siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam pemulihan korban.
Gelombang kritik yang semakin deras membuat berbagai pihak mendesak adanya evaluasi menyeluruh.
Pimpinan Komisi IX DPR RI bahkan mengusulkan agar pengelolaan program MBG dialihkan ke pihak sekolah yang dinilai lebih memahami kondisi siswa dan dapat menjaga higienitas makanan.
Atas kondisi darurat ini, FKBI mendesak pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit publik atas seluruh penyedia makanan MBG.
Transparansi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah terlanjur tercoreng.
"FKBI meminta agar seluruh penyedia makanan MBG diaudit secara independen dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka," tegasnya.
FKBI juga menuntut adanya skema ganti rugi dan pemulihan korban yang jelas.
Pemerintah, menurut Tulus, wajib menyediakan kompensasi medis, psikologis, sekaligus dukungan hukum bagi siswa terdampak dan keluarganya.
Tak berhenti di situ, FKBI menekankan perlunya reformasi total dalam tata kelola MBG. Pengawasan program, kata Tulus, seharusnya melibatkan komunitas sekolah, organisasi orang tua, dan lembaga perlindungan anak agar tidak elitis dan eksklusif.
Selain itu, FKBI mendorong diterapkannya sistem pelaporan berbasis komunitas dan early warning system untuk deteksi dini.
"Penyusunan SOP Terbuka dan Partisipatif Evaluasi Model Distribusi. Pertimbangkan opsi desentralisasi penyediaan makanan melalui kantin sekolah atau pemberian dana langsung kepada orang tua," ujarnya memberi saran.
TERPOPULER