Infografis
- Presiden Prabowo disebut memiliki perbedaan aliran kebijakan ekonomi Indonesia.
- Kebijakan ekonomi Indonesia sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara eks Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
- Andi menjelaskan bahwa agenda Presiden ke-8 RI, membutuhkan ekspansi fiskal yang sangat besar untuk dua hal.
Suara.com - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perbedaan aliran kebijakan ekonomi Indonesia, dimana kebijakan fiskal sebelumnya dirasa cenderung “mengerem” belanja negara, menjadi pendekatan ekspansi fiskal yang lebih agresif.
Pada era pemerintahan sebelumnya, menurut Andi, kebijakan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara eks Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang ia sebut menganut teori Monetarisme Milton Friedman.
Dimaana mereka berfokus dalam menjaga stabilitas moneter, seringkali dengan menahan belanja pemerintah.
“Mazhab Monetarisme Milton Friedman itu yang dilakukan oleh duet Ibu Sri Mulyani dengan Pak Peri di Bank Indonesia, ngerem terus, begitu ada tanda-tanda ekspansi fiskal yang bukan ke kesejahteraan bukan ke infrastruktur direm,” jelas Andi, melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Selasa (23/9/2025).
Namun kini, Andi menjelaskan bahwa agenda Presiden ke-8 RI, membutuhkan ekspansi fiskal yang sangat besar untuk dua hal.
Pertama, untuk membangun otonomi strategis dalam menjalankan politik global, yang harus diimbangi dengan modernisasi pertahanan yang kuat.
“Pak Prabowo membutuhkan otonomi strategis untuk menjalankan politik globalnya, ini akan jauh lebih kuat kalau diimbangi dengan gelar pertahanan modernisasi yang kuat. Ini membutuhkan ekspansi fiskal,” ungkap Andi.
Kedua, lanjutnya, yaitu untuk merealisasikan program-program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Di Indonesia ekspansi fiskal di bidang pertahanan disertai juga ekspansi fiskal kesejahteraan karena ada program populis ya MBG,” kata Andi.
Baca Juga: Prabowo Desak Dunia Akui Palestina: Janji Indonesia Siap Akui Israel
Bagi Andi, perubahan pada aliran dalam kebijakan ekonomi Indonesia menunjukan bahwa pemerintah akan mendorong perbelanjaan negara baik di sektor pertahanan maupun kesejahteraan secara bersamaan.
"Jarang sekali ada satu negara yang bisa melakukan ekspansi fiskal lalu mengabaikan debat Guns versus Butter (Meriam atau Nasi). Nah, Indonesia di fiskal 2025 hingga 2026 debatnya menjadi Guns and Butter (Meriam dan Nasi)," ujarnya.
Meskipun demikian, langkah tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait kemampuan finansial Indonesia, di tengah narasi pemerintah yang seolah tidak memiliki uang, tercermin dari efisiensi anggaran dan penurunan transfer daerah.
“Sejak awal pemerintah Pak Prabowo, kita seolah menangkap bahwa negara ini nggak punya uang,” kata Andi.
Hal itu, membuatnya menyoroti adanya skema “Patriot Fund” yang ia nilai dirancang sebagai cara untuk menemukan sumber pendanaan di tengah narasi keterbatasan anggaran negara.
“Patriot Fund ini lagi-lagi satu sinyal bahwa kita nggak punya uang, harus dapat cara tertentu,” tutup Andi.
