Infografis
-
Demokrasi Indonesia dinilai defisit nilai sipil (civilian value), sehingga rawan dikuasai politik demagog yang pandai bicara tapi miskin karya.
-
Mahfud MD menekankan pentingnya masyarakat sipil dan prosedur konstitusional dalam mengawal jalannya demokrasi.
-
Rocky Gerung menyoroti perlunya akal sehat dan intelektualitas sebagai fondasi politik, mengingatkan bahwa jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan common sense dan konstitusi.
Suara.com - Demokrasi sejatinya dibangun di atas nilai-nilai sipil yang kuat dan akal sehat, bukan sekadar kepentingan politik semata. Namun, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius karena defisit civilian value yang membuat politik rentan dikuasai kaum demagog.
Inilah isi diskusi antara Mahfud MD, Mantan Menteri Politik dan Keamanan Indonesia, bersama dengan Rocky Gerung.
“Dalam demokrasi, orang sipil maupun orang militer harus tunduk pada civilian value. Jadi yang mesti supreme itu bukan orang sipilnya, tapi nilai sipilnya,” terang Mahfud.
Rocky Gerung menambahkan, saat ini Indonesia justru mengalami defisit civilian value dan mulai terjebak dalam budaya politik yang feodal serta militeristik.
“Kita mulai membaca bahwa memang elit kita itu lebih ingin dikendalikan oleh feodalisme daripada demokrasi. Karena mereka menganggap masyarakatnya feodal,” ungkap Rocky dalam Podcast Ruang Sahabat Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025).
Mahfud juga membandingkan gaya kepemimpinan dua presiden yang pernah ia dampingi. Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung lebih konstitusional dan demokratis dalam mengambil keputusan.
“Pak SBY itu selalu tampak demokratis, dan apapun tetap koridornya itu konstitusi,” ujar Mahfud.
Sementara itu, Jokowi disebut masih membuka ruang diskusi dalam rapat kabinet, tetapi lingkaran dalamnya cenderung feodal.
“Pak Jokowi memberi pengarahan, lalu tanya satu-satu, tetap ada prosedur mendengar. Tapi selama dia di atas, kendalinya kuat terhadap situasi itu,” jelas Mahfud.
Baca Juga: Rocky Gerung 'Sentil' Prabowo, Sebut Pengangkatan Qodari Blunder Besar: Sinyal Ingin Tiga Periode?
Rocky menilai Jokowi awalnya tidak memahami demokrasi secara mendalam dan lebih banyak belajar dalam proses pemerintahannya.
“SBY menganggap bahwa demokrasi itu memang bising. Tetapi Pak Jokowi mengerti demokrasi karena diterangkan oleh Pak Mahfud. Dari awal dia nggak paham itu,” tutur Rocky.
Filsuf ini juga mengungkapkan pentingnya akal sehat atau common sense dalam kehidupan politik, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Common sense itu semacam reaksi intuisi dari seseorang yang melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jabatan presiden tiga periode tidak sesuai dengan konstitusi maupun akal sehat.
“Buat tiga periode tidak diatur di konstitusi. Jadi bukan karena tidak diatur maka dia boleh. Tetapi justru itu bertentangan dengan common sense,” jelas Rocky.
Selain itu, Rocky mengkritik DPR yang sering mengklaim mewakili kedaulatan rakyat.
“Tidak mungkin anggota DPR itu mengklaim mereka mewakili kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu absolut dimiliki oleh warga negara. Yang saya serahkan itu kepentingan politik saya selama lima tahun, bukan kedaulatan,” tegasnya.
Di akhir diskusi, Mahfud menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi.
“Masyarakat sipil tetap menganggap kami berinvestasi tentang demokrasi di rezim Pak Jokowi melalui saya, bukan langsung saja Pak Jokowi. Karena itu energi demokrasi datang dari masyarakat sipil,” ujar Mahfud.
Baik Mahfud maupun Rocky sepakat bahwa demokrasi Indonesia perlu dikembalikan pada nilai-nilai intelektual, akal sehat, dan civilian value. Tanpa itu, politik hanya akan dikuasai oleh kaum demagog yang pintar bicara namun miskin karya.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
