Infografis
Suara.com - Pembangunan kompleks wisata rohani Holyland di Dusun Kepuh, Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, telah memicu polemik dan protes keras dari masyarakat setempat.
Proyek yang mencakup Bukit Doa, Gereja Bethel Indonesia (GBI), dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) di atas lahan seluas 40 hektar ini, di bawah naungan Yayasan Keluarga Anugrah Surakarta, menghadapi penolakan setelah izin pembangunannya terbit.
Berikut adalah kronologi lengkap dan perkembangan terbaru terkait proyek kontroversial ini.
Awal Mula Protes dan Keterkejutan Warga
Protes terhadap pembangunan Holyland mulai mencuat ketika warga menyadari proyek ini sudah berjalan, padahal mereka merasa tidak pernah dimintai persetujuan.
Pihak Humas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menyebut, hampir seratus warga, tepatnya sekitar 98 orang, merasa terkejut dengan aktivitas pembangunan yang tiba-tiba muncul di lingkungan mereka.
Warga kemudian segera mengkonfirmasi keberadaan proyek tersebut kepada pihak terkait, yakni Badan Terpadu Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BTMPTSP).
Dari konfirmasi ini, terungkap bahwa izin pembangunan telah dikeluarkan secara resmi, membuat warga semakin resah.
Langkah Protes dan Respons dari Berbagai Pihak
Baca Juga: Sempat Marah-Marah, Perseteruan Lucinta Luna dan Traveloka Berujung Manis
Setelah mengetahui bahwa izin telah diterbitkan, warga tidak tinggal diam. Mereka melayangkan surat protes kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Protes ini mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari ranah politik.
Endro Sudarsono menyebutkan bahwa sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar, seperti PKS, Gerindra, dan PDIP, juga telah menyampaikan keberatan atas terbitnya izin tersebut.
Setelah banyaknya desakan, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan tersebut.
Namun, respons ini dirasa belum cukup memuaskan bagi sebagian masyarakat. Mereka tetap melakukan penggalangan dukungan dan protes, tidak hanya di tingkat desa dan kecamatan, tapi juga meluas hingga wilayah Karisidenan.
Polemik Izin dan Peraturan Pendirian Rumah Ibadah
Inti dari permasalahan ini berfokus pada legalitas dan urgensi pendirian rumah ibadah. Endro Sudarsono menyoroti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.
Menurutnya, peraturan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian rumah ibadah yang sifatnya mendesak atau dibutuhkan oleh jemaat setempat.
Endro berargumen bahwa jemaat untuk Holyland sebagian besar berasal dari luar daerah, bukan dari warga sekitar. Ia menegaskan bahwa rumah ibadah seharusnya dibangun untuk melayani warga sekitar yang membutuhkannya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika pendiriannya tidak mendesak, seharusnya tidak dipaksakan, demi menjaga kerukunan antarumat beragama.
Pihak DSKS juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dan sepakat bahwa pembangunan tidak boleh dilanjutkan selama SK Bupati yang menghentikan sementara proyek masih berlaku.
Harapan mereka adalah dapat bertemu langsung dengan Bupati untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif agar masyarakat merasa puas dan ada titik temu yang dapat diterima semua pihak.
Keputusan Resmi Penghentian Sementara
Sebagai respons atas gelombang protes dan keresahan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akhirnya mengambil langkah tegas.
Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Karanganyar Nomor 500.16.7/505/2025, yang ditandatangani oleh Bupati Rober Christanto pada 2 September 2025, proyek pembangunan Holyland resmi dihentikan sementara.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi warga yang menolak pembangunan, meskipun mereka tetap menginginkan adanya kesepakatan baru yang lebih mengakomodasi aspirasi masyarakat. SK ini secara eksplisit menyatakan bahwa penundaan dilakukan untuk merespons keresahan yang timbul di tengah masyarakat.
Proyek yang telah mengantongi izin pembangunan dari Bupati Karanganyar yang dikeluarkan pada 19 April 2024 dan 13 Juni 2024 ini kini berada dalam status "tertunda".
Kontributor : Rizqi Amalia
