Infografis
- Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat terkait program MBG menyusul maraknya kasus keracunan massal di daerah.
- Masyarakat terutama anak-anak harus mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman
- Rajiv pun berharap kasus keracunan massal di Cipongkor tidak lagi terjadi di daerah-daerah lain.
Suara.com - Maraknya kasus keracunan massal siswa diduga menu program makan bergizi gratis (MBG) dianggap bukan kasus biasa. Pemerintah pun diminta untuk memperketat lagi pengawasan program MBG imbas kasus anak-anak yang mengalami keracunan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv saat menjenguk korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.
Menurutnya, masyarakat terutama anak-anak harus mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman.
"Keamanan pangan harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut hak dasar setiap manusia," ujarnya ditulis pada Sabtu (27/9/2025).
Legislator Partai NasDem itu pun menyebut kasus keracunan MBG tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, tetapi harus menjadi peringatan serius atau alarm bahwa sistem keamanan pangan masih rapuh. Sebab, kata dia, kasus keracunan massal program MBG seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia.
Dengan demikian, Rajiv berharap pemerintah dan pemangku kepentingan harus lebih serius lagi memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.
"Jangan menunggu ada korban baru kemudian bergerak. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga," tuturnya.
Ia menekankan swasembada tidak berguna jika hanya terus digaungkan, sementara makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit.
Rajiv mengatakan kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, melainkan juga soal keamanan, sehingga menjadi besar yang harus segera dibereskan.
Baca Juga: 'Saya Penjaga Rumah', Cerita Ahmad Sahroni Nyamar ART saat 'Diamuk' Massa Penjarah!
Berdasarkan laporan dari otoritas kesehatan setempat, korban keracunan MBG sekitar 1.000 orang dari Senin (23/9).
Rajiv mengaku turut prihatin atas kejadian tersebut dan ingin memastikan negara tidak menutup mata atas penderitaan warga, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam kunjungannya, dia pun mendengarkan cerita dari para orang tua maupun korban keracunan MBG, yang mengalami gejala pusing, sakit perut, mual dan sesak nafas usai mengonsumsi MBG di sekolahnya.
Namun, ia mengaku heran lantaran berdasarkan cerita warga saat mereka sudah diobati kemudian pulang ke rumah, gejala tersebut bisa kambuh kembali.
"Jadi, mereka sudah diobati di Posko Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan MGB, dibolehkan pulang. Begitu sampai di rumah, mereka kambuh lagi akhirnya balik lagi berobat," ungkapnya.
Terungkap, kata dia, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan adanya kesalahan teknis dari proses masak yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kejadian tersebut.
Dikatakan bahwa perwakilan BGN mengungkapkan SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Oleh karena itu, ia meminta kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali.
Selain menjenguk, Rajiv juga memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar kepada para korban dan keluarganya. Selain itu, diberikan pula bantuan berupa obat, makanan dan minuman, cemilan, serta bensin untuk sopir ambulans.
Dia berharap langkah kecil tersebut dapat meringankan beban sementara, sembari pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.
"Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan masyarakat. Kami harus pastikan masyarakat merasa aman setiap kali mengonsumsi makanan, baik itu di rumah, sekolah, maupun kegiatan sosial," pungkasnya.
