5 Fakta Kartu Liputan Wartawan Dicabut Gara-gara Tanya MBG ke Prabowo

Suara.com - Isu mengenai kebebasan pers kembali mencuat setelah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI) secara mengejutkan mencabut kartu liputan seorang jurnalis yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan.

Pencabutan kartu pers atas nama Diana Valencia dari CNN Indonesia ini diduga kuat hanya karena pertanyaan yang dilontarkan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tindakan Istana ini langsung menuai sorotan tajam dari organisasi pers nasional dan memicu reaksi dari berbagai pihak di pemerintahan.

Berikut adalah 5 Fakta Utama di balik pencabutan kartu pers yang menghebohkan ini:

1. Kronologi Pencabutan: Terjadi Setelah Pertanyaan Soal MBG

Pencabutan kartu pers resmi terjadi pada Sabtu, 27 September 2025, tepatnya pukul 18.15 WIB.

Menurut keterangan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, petugas BPMI datang langsung ke kantor redaksi untuk mengambil ID pers Diana Valencia.

Redaksi CNN Indonesia menegaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan Diana kepada Presiden Prabowo sangat relevan dan kontekstual, karena isu dugaan keracunan MBG tengah menjadi perhatian utama publik Indonesia.

Oleh karena itu, CNN Indonesia mempertanyakan dasar pencabutan tersebut dan telah mengajukan surat klarifikasi resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

2. Reaksi Istana: Mensesneg Janjikan "Jalan Keluar Terbaik"

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons polemik ini dengan menjanjikan penyelesaian yang kondusif. Ia menyatakan akan mencari "jalan keluar terbaik" bagi persoalan tersebut.

Prasetyo juga mengaku telah menginstruksikan BPMI agar segera menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah.

Pihak CNN Indonesia sendiri dijadwalkan bertemu dengan BPMI pada Senin (29/9/2025) pagi untuk menindaklanjuti permintaan klarifikasi.

3. PWI: Tindakan Istana Menghambat Kemerdekaan Pers

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan keras langkah yang diambil Istana, karena dinilai berpotensi menghalangi kemerdekaan pers.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa kebebasan pers adalah amanat konstitusi, merujuk pada Pasal 28F UUD 1945.

Munir juga mengingatkan bahwa pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Hal ini secara langsung menghambat tugas jurnalistik.

Ia bahkan mengingatkan tentang Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menyebutkan ancaman pidana bagi pihak yang sengaja menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.

4. Dewan Pers Minta Akses Wartawan Segera Dipulihkan

Dewan Pers juga turut angkat bicara setelah menerima pengaduan resmi terkait kasus ini. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Secara spesifik, Dewan Pers mengeluarkan empat poin pernyataan, salah satunya adalah meminta Biro Pers Istana segera memberikan penjelasan resmi serta memulihkan akses liputan wartawan tersebut agar dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.

5. Dasar Pelarangan Dipertanyakan: Apakah Bertanya Keluar Agenda Dibenarkan?

Kritik utama dari insan pers berpusat pada alasan pencabutan kartu liputan yang konon karena pertanyaan soal MBG dianggap berada di "luar agenda Presiden".

Belakangan, isu pembungkaman juga terus bergulir di sekitaran program MBG.

Baik PWI maupun Dewan Pers menilai pembatasan pertanyaan dengan alasan seperti itu berpotensi menghambat hak publik untuk memperoleh informasi yang penting. Mereka mendorong agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.