Infografis
- Fraksi PDIP DPR RI berjanji akan mengusut tuntas konflik lahan di Sihaporas dan Dairi, Sumatera Utara
- Ditemukan adanya bukti kekerasan fisik terhadap warga, di mana sekuriti perusahaan menggunakan perlengkapan mirip aparat kepolisian
- DPR RI berencana membentuk Pansus Reforma Agraria untuk menangani masalah ini secara komprehensif
Suara.com - Gedung Parlemen Senayan memanas saat jeritan warga adat dari Sihaporas dan Dairi, Sumatera Utara, akhirnya sampai ke telinga wakil rakyat. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI bereaksi keras dan menjamin akan turun tangan langsung untuk mengusut tuntas konflik lahan yang diwarnai kekerasan dan dugaan perusakan lingkungan oleh korporasi.
Kisah pilu ini dibeberkan langsung oleh warga dalam audiensi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Anggota Fraksi PDIP, Bane Raja Manalu, tak bisa menyembunyikan kemarahannya setelah mendengar kesaksian langsung dan melihat bukti kekerasan yang dialami masyarakat Sihaporas saat berkonflik dengan perusahaan bubur kertas, PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Bukan hanya kehilangan tanah warisan leluhur, warga juga harus menghadapi intimidasi fisik yang brutal.
"Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ungkap Bane sebagaimana dilansir Antara.
Yang lebih mengejutkan, Bane menyoroti penampilan aparat keamanan perusahaan yang sengaja dibuat menyerupai aparat penegak hukum resmi. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya niat buruk sejak awal untuk melakukan tindakan represif, bukan dialog damai.
“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” tegasnya.
Persoalan serupa juga terjadi di Dairi, di mana PT Gruti diduga beroperasi dan merusak lingkungan tanpa mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Dony Maryadi Oekon, memberikan ultimatum yang tak main-main.
Menurut Dony, jika sebuah perusahaan terbukti tidak memiliki Amdal, maka tidak ada alasan untuk membiarkannya terus beroperasi. Tindakan tegas harus segera diambil.
Baca Juga: Kronologi Mencekam Sekuriti-Pekerja Toba Pulp Lestari Serbu Warga Adat Sihaporas, Ibu-ibu Dipukuli
"Kalau memang betul tidak ada Amdal-nya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” kata Dony.
Rentetan konflik agraria yang tak kunjung usai di berbagai daerah ini mendorong DPR RI untuk mengambil langkah strategis. Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Reforma Agraria kini menjadi prioritas. Dony memastikan bahwa kasus di Sihaporas dan Dairi akan menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam Pansus tersebut.
“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan," pungkasnya, menandakan komitmen penuh parlemen untuk melawan praktik perampasan tanah dan perusakan lingkungan.
