REGIONAL:
- Dua cucu Mahfud MD ikut mengalami keracunan MBG di Yogyakarta.
- Bahkan, satu dari dua cucunya itu kini masih dirawat di rumah sakit akibat keracunan MBG
- Menurutnya, pemerintah harus membenahi pelaksanaan MBG saat menyinggung data jumlah keracunan MBG versi Prabowo yang dianggap masih kecil.
Suara.com - Dua orang cucu dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD ternyata juga menjadi korban keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG). Cerita dua cucunya yang ikut mengalami keracunan menu MBG diungkapkan oleh Mahfud MD dalam siniar terbarunya yang tayang di kanal Youtube, Selasa (30/9/2025) kemarin.
Menurutnya, dua cucu yang mengalami keracunan MBG adalah anak dari keponakannya yang tinggal di Yogyakarta.
"Cucu saya juga keracunan MBG di Jogja," ujar Mahfud MD dilihat pada Rabu (1/10/2025).
Mahfud pun menceritakan kronologi keracunan yang menimpa kedua cucunya itu. Menurutnya, peristiwa itu terjadi saat cucunya ikut menjadi penerima MBG di sekolahnya. Namun, siswa satu kelas mendadak mengalami muntah-muntah usai menyantap menu MBG.
"Satu kelas itu orang langsung muntah-muntah," ujar Mahfud.
Mahfud menyebut jika dua cucu yang mengalami keracunan menu MBG adalah kakak beradik dan bersekolah di tempat yang sama.
"Iya, bersaudara, beda kelas di sekolah yang sama," bebernya.
Bahkan, Mahfud menyebut jika satu dari dua cucunya itu kini masih dirawat di rumah sakit imbas keracunan MBG.
Terkait dua cucunya yang ikut mengalami keracunan, Mahfud pun menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jika data siswa yang mengalami keracunan sangat sedikit. Namun, menurut Mahfud, kasus keracunan massal siswa bukan hanya persoalan angka saja.
"Jadi (ini) bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menguliti pelaksanaan MBG dari segi aturan perundang-undangan. Mahfud pun menyinggung soal asas kepastian hukum dan asas pelayanan terkait program MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo.
"Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh ada delapan asas di situ. Tapi kita ambil dua saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan, "Oh, itu di kabupaten sana atau di sekolah sana atau di pengelola dapur nomor sekian itu pengelolaannya tidak benar," beber Mahfud MD.
"Terus apa ukuran ketidakbenaran?" Iya kan harus ada tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres gitu. Utau peraturan Kepala Badan Gizi Nasional BGN misalnya atau apa gitu harus jelas sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian," sambungnya.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada aturan yang jelas tentang kepastian hukum dalam pelaksanaan MBG.
"Kepastian hukum itu pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya, kalau salah, saya akan menerima akibat ini, akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini, kan bisa kalau ada kepastian hukum," ujarnya.
Lantaran tidak adanya aturan kepastian hukum, Mahfud pun memastikan tata kelola dari pelaksanaan MBG bisa dikatakan amburadul.
"Nah, ini kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya gimana? Yang keluhan-keluhan yang banyak itu ya gak jelas di tangannya orang-orang yang tidak profesional sebenarnya," ungkapnya.
TERPOPULER
