- Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena sering dijadikan barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
- Kebijakan yang lahir belakangan ini dinilai lebih banyak simbolis.
- Meski DPR sedang dalam masa reses, massa menilai hal itu bukan alasan untuk menghindar dari aspirasi rakyat.
Suara.com - Berbeda dengan demo biasanya, aksi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil hingga mahasiswa kali ini diwarnai dengan kegiatan lain yang unik, dikemas dalam rapat dengar pendapat warga dengan tujuan merepresentasikan.
Buku dipilih sebagai simbol perlawanan karena sering dijadikan barang bukti dalam kasus kriminalisasi aktivis.
“Pemerintah takut terhadap ilmu pengetahuan, takut terhadap buku, dianggap radikal atau penghasutan. Kami ingin menunjukkan bahwa cara melawan itu banyak, salah satunya dengan membaca,” kata Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta (6/10/2025).
Aksi ini juga disebut inklusif, terbuka untuk masyarakat umum, bukan hanya mahasiswa.
Beberapa elemen yang bergabung antara lain Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Pekerja Kampus, hingga kelompok lingkungan Extinction Rebellion.
Dari Universitas Indonesia, massa aksi diperkirakan sekitar 70 orang.
Poster-poster yang dibentangkan semakin menegaskan pesan aksi beberapa tulisannya adalah: “Penyitaan buku adalah tanda ketakutan negara pada pengetahuan”.
Kemudian “Lawan Kriminalisasi: Protes adalah Hak!”, “Ku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di MBG” dan “Reset Indonesia”.
Massa juga menyoroti lemahnya keseriusan pemerintah dalam mereformasi institusi kepolisian, Dewan Perwakilm Rakyat (DPR), dan partai politik.
Baca Juga: Sukses KKL, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Belajar Langsung dari Industri Hingga Praktisi
Kebijakan yang lahir belakangan ini dinilai lebih banyak simbolis, seperti kenaikan tunjangan DPR, sementara isu-isu krusial seperti ketenagakerjaan, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bermasalah.
“Aksi ini ingin menyimbolkan keseriusan kami. Kami mengawal isu-isu itu tidak main-main, dan tidak berhenti pada simbolisasi saja,” kata Ketua BEM UI.
Meski DPR sedang dalam masa reses, massa menilai hal itu bukan alasan untuk menghindar dari aspirasi rakyat.
Mereka bahkan menggelar forum tandingan bernama “Rapat Dengar Pendapat Warga” (RDPW) untuk menampung suara masyarakat.
“Demokrasi itu tidak boleh terhalang birokrasi atau timeline institusi. Yang dibutuhkan hanya political will dari pejabat,” tegas Zayyid.
Aksi dengan konsep piknik protes ini direncanakan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.
Ketua BEM UI menegaskan, aksi serupa akan terus digelar di berbagai titik di Indonesia menjelang evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
