Buntut Tragedi Maut Al Khoziny, Izin Pendirian Ponpes Bakal Dirombak Total

Suara.com - Insiden tragis robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, memicu reaksi keras dari Istana. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memerintahkan audit besar-besaran terhadap seluruh bangunan pesantren di Indonesia untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Perintah tegas Presiden ini menjadi atensi khusus dan kini ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang bergerak cepat menyusun langkah-langkah strategis. Salah satu fokus utamanya adalah perombakan mekanisme perizinan pendirian pesantren, khususnya terkait standar keamanan sarana dan prasarana.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Basnang Said, menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas aturan baru ini. Menurutnya, dokumen kelayakan bangunan akan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.

"Akan ada rapat terkait izin pesantren utamanya seperti apa dokumen sarpras bisa menjadi salah satu syarat pendirian pesantren," ujar Basnang di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Langkah ini tidak akan dilakukan sendiri oleh Kemenag. Basnang menambahkan, pihaknya akan menggandeng kementerian dan lembaga teknis lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan proses audit dan pembinaan terhadap lembaga pesantren berjalan secara komprehensif dan sesuai standar teknis yang berlaku.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa insiden di Ponpes Al Khoziny telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo sejak awal. Presiden disebut terus memantau perkembangan kasus tersebut dan menuntut adanya evaluasi menyeluruh.

"Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian," kata Prasetyo sebagaimana dilansir Antara.

Perintah evaluasi ini, lanjutnya, menyasar seluruh bangunan pesantren di tanah air, terutama dari aspek keamanan dan keselamatan.

Menanggapi perintah tersebut, Kepala Biro Humas, Data, dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan kesiapan kementeriannya untuk menjalankan arahan Presiden demi menjamin keselamatan para santri.

"Semua yang menjadi kebijakan Presiden akan diikuti untuk kebaikan bersama," ujar Thobib.

Kemenag memandang tragedi di Sidoarjo sebagai pelajaran pahit yang harus menjadi momentum perbaikan. Menteri Agama Nasaruddin Umar, menurut Thobib, menekankan pentingnya menyusun upaya perbaikan dan pencegahan agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia.

Kemenag akan membahas standar bangunan ini secara intensif bersama para pengasuh pesantren untuk menemukan formulasi terbaik yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia.