Infografis
-
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap eks Bendahara Amphuri, H.M. Tauhid Hamdi, dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.
-
Lembaga antirasuah mendalami pertemuan Tauhid dengan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memastikan kaitannya dengan penerbitan SK kuota tambahan.
-
Dugaan pelanggaran muncul karena pembagian kuota haji tambahan 20 ribu jemaah dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
