Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah dan membentuk lembaga investasi bernama Jakarta Collaboration Fund. Langkah creative financing (pembiayaan kreatif) ini disiapkan untuk menutupi kekurangan anggaran tahun 2026 setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp 15 triliun.

Pemangkasan tersebut membuat proyeksi APBD DKI tahun 2026 anjlok dari Rp 95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kondisi ini memaksa Jakarta untuk mencari sumber pendapatan baru di luar skema tradisional.

"Dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, tentunya kami harus melakukan creative financing," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan... Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah."

Menkeu Beri Lampu Hijau

Rencana ini disambut positif oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan dukungan penuh dan menilai langkah Pramono sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam pembiayaan pembangunan.

Purbaya bahkan menyoroti ambisi besar di balik Jakarta Collaboration Fund.

"Ambisi Pak Gubernur cukup tinggi rupanya. Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa tidak dipakai di Jakarta saja, tapi dipakai di tempat lain juga. Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ucap Purbaya.

Menurut Menkeu, Jakarta memiliki kapasitas fiskal dan kredibilitas yang kuat untuk menarik minat investor dalam skema obligasi daerah.

"Kalau dikelola transparan dan profesional, potensi obligasi daerah Jakarta bisa sangat besar," pungkasnya.