Curiga Tak Berijazah SMA, Penggugat Ledek IQ Gibran: Sebut 6 Suku Bangsa Aja Gak Bisa!

Suara.com - Subhan Palal mencurigai lolosnya Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 karena ada relasi kuasa 'gelap'. Pasalnya, Subhan menganggap Gibran mestinya dianulir oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam Undang Undang Pemilu.

"Ya itu praduga aja KPU sebenarnya tahu ini kenapa begini, saya menduga praduga saya ada relasi kuasa gelap yang melingkupi mereka-mereka ini," bebernya dikutip dari siniar yang tayang di akun Youtube, Forum Keadilan TV pada Rabu (8/10/2025).

Diketahui, Subhan telah menggugat Gibran secara perdata karena dianggap tidak mengantongi ijazah SMA. Gugatan dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun itu kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Ya, itu kesimpulan saya. Wapres ini tidak memiliki riwayat pendidikan SMA atau sekolah lain yang sederajat," tudingnya.

Dalam siniar itu, Subhan Palal menyinggung soal riwayat pendidikan Gibran yang juga tercatat di situs resmi KPU RI. Namun, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu meragukan pendidikan yang pernah ditempuh Gibran di luar negeri, yakni Orchid Park Secondary School, Singapura dan Management Development Institute of Singapore (MDIS)

"Kalau tingkat kuliah MDS itu 3 tahun ya di situ ya? IQ-nya(kecerdasan intelektual) tinggi betul, S1 bisa tiga tahun, saya tanda tanya," ujarnya ragu.

Subhan pun menyinggung kemampuan berpikir Gibran yang dianggap tidak selaras dengan pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri. Sebab, menurutnya, pola pikir orang yang berpendidikan bakal runut.

"Sampai menyebut suku bangsanya sendiri yang enam aja enggak bisa ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Subhan juga membeberkan alasannya menggugat Gibran karena masalah ijazah. Dia mengeklaim gugatan perdata diajukannya karena somasi yang dilayangkan kepada Gibran tidak digubris.

Selain Gibran, Subhan juga mengaku turut melayangkan somasi kepada KPU RI sebelum akhirnya melayangkan gugatan ke pengadilan.

"Pertama saya layangkan somasi. Tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran juga kepada KPU," ujarnya.

Gibran Digugat soal Ijazah

Diketahui, gugatan perdata Subhan kepada Gibran yang menyoal ijazah sang wapres kini masih bergulir di PN Jakarta Pusat.

Dalam sidang sebelumnya, Subhan selaku pengguat telah mengajukan proposal perdamaian. Ada dua poin yang ajukan Subhan terkait proposan perdamainnyaa.

Dia meminta agar Gibran selaku pihak tergugat untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Syarat lainnya, Gibran diminta bersedia mundur dari jabatan wapres jika ingin menempuh jalur damai.

"Jika kedua syarat tersebut dapat dipenuhi oleh para Tergugat, maka gugatan akan dicabut oleh Penggugat," demikian isi proposal perdamaian Subhan selaku penggugat ditulis pada Senin (6/10/2025).

Dalam proposal perdamaian itu, Subhan mengubah isi tuntutannya dari petitum awalnya, yakni tak lagi menuntut ganti rugi kepada Gibran. Ganti rugi dalam isi petitum sebelumnya adalah sebesar Rp125 triliun yang mesti dibayarkan oleh Gibran.

Adanya perubahan isi petitum dalam gugatan Subhan bakal ditentukan dalam sidang lanjutan dengan agenda mediasi yang bakal digelar pada Senin (13/10/2025) depan. Nantinya kubu Gibran akan memberikan tanggapan terkait prosposal perdamaian yang diajukan oleh Subhan selaku penggugat.