- Dua wakil menteri baru dilantik, yakni Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wamenkes.
- Kehadiran wakil menteri justru berpotensi menimbulkan friksi di internal kementerian.
- Menurutnya, perubahan komposisi kabinet yang berulang dapat menimbulkan ketidaknyamanan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet, yang menjadi reshuffle keempat dalam waktu satu tahun masa pemerintahannya.
Kali ini, dua wakil menteri baru dilantik, yakni Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle kali ini memperlihatkan kecenderungan kabinet Prabowo yang semakin gemuk, terutama dengan bertambahnya posisi wakil menteri.
"Reshuffle kali ini mengesankan kabinet Prabowo semakin gemuk, khususnya dengan bertambahnya jabatan wakil menteri. Hal ini mengesankan kurang sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diambil Prabowo," kritik Jamil dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (9/10/2025).
"Dengan banyaknya menteri dan wakil menteri, tentu akan semakin membebani APBN," katanya menambahkan.
Menurutnya, setiap kementerian sebenarnya sudah memiliki struktur birokrasi yang cukup lengkap untuk membantu menteri melaksanakan tugas, mulai dari sekretaris jenderal (sekjen) hingga direktur jenderal (dirjen). Karena itu, urgensi penambahan posisi wakil menteri dinilai tidak jelas.
"Hal itu akan dapat terlaksana dengan baik bila sekjen dan dirjen yang diangkat memang memiliki integritas dan kompetensi. Dengan begitu, setìap kementerian tidak memerlukan wakil menteri," ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran wakil menteri justru berpotensi menimbulkan friksi di internal kementerian.
Situasi “matahari kembar” atau kepemimpinan ganda antara menteri dan wakilnya, menurut dia, bisa membuat suasana kerja tidak kondusif dan menghambat kinerja birokrasi.
Lebih jauh, Jamiluddin menyoroti frekuensi reshuffle yang terlalu sering. Menurutnya, perubahan komposisi kabinet yang berulang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan menteri dan wakil menteri karena selalu dihantui kekhawatiran akan diganti, sehingga sulit menunjukkan kinerja maksimal.
"Lagi pula terlalu sering reshuffle mengindikasikan kurang selektifnya saat memilih menteri dan wakil menteri. Akibatnya, presiden tidak puas kinerja menteri dan wakil menterinya yang berujung reshuffle," kata Jamiluddin.
TERPOPULER
