Dasco Panggil Menkeu Purbaya, Tito hingga Teddy ke DPR, Isu Politik Panas dan APBN 2025 Dibahas?

Suara.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah menteri kunci kabinet pada Kamis (9/10/2025), memicu spekulasi mengenai agenda strategis yang dibahas di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional.

Rapat yang diinisiasi oleh DPR ini menghadirkan nama-nama besar seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, agenda utama adalah sinkronisasi dan pertukaran informasi antara lembaga legislatif dan eksekutif mengenai isu-isu krusial yang tengah dihadapi bangsa.

"Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kita lakukan tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Kehadiran para pejabat tinggi ini terekam dalam unggahan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet. Selain Purbaya, Tito, dan Teddy Wijaya, tampak pula Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, menunjukkan bahwa pembahasan mencakup spektrum yang luas dari hukum hingga pertahanan.

Dasco menegaskan bahwa undangan kepada para menteri telah dilayangkan sejak empat hari sebelumnya, mengindikasikan bahwa pertemuan ini telah direncanakan secara matang untuk membahas topik-topik penting.

Salah satu isu spesifik yang disentuh dalam rapat tersebut adalah dinamika kebijakan transfer ke daerah (TKD). Namun, Dasco menyatakan bahwa belum ada keputusan final yang diambil terkait persoalan sensitif ini, menandakan pembahasan masih memerlukan waktu dan pendalaman lebih lanjut.

"Belum (kesimpulan), masih panjang," tegas politisi Partai Gerindra tersebut sebagaimana dilansir Antara.

Berdasarkan keterangan dari Sekretariat Kabinet, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Mabes TNI.

Agenda yang dibahas pun sangat strategis, mulai dari kebijakan di sektor hukum dan keamanan hingga melakukan evaluasi mendalam terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.