Infografis
- Radjasa mengatakan pertemuan kali ini diinisiasi oleh Jokowi, bukan Prabowo seperti biasanya.
- Ia menduga tujuan utama kedatangan Jokowi adalah untuk menagih hutang politik dan meminta “suaka politik”.
- Radjasa menyebut isu ijazah berbahaya bagi posisi Gibran sebagai Wapres, menyangkut legitimasinya untuk dimakzulkan.
Suara.com - Mantan Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (purn) Sri Radjasa Chandra, mengklaim bahwa pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan sekedar silaturahmi, melainkan upaya Jokowi untuk menagih hutang politik sekaligus meminta “suaka politik”.
Pernyataan tersebut, disampaikan Radjasa melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Ia menyoroti bahwa pertemuan kali ini diinisiasi oleh Jokowi, bukan Prabowo seperti biasanya. Diketahui, Jokowi menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu (4/10) lalu.
“Kedatangan Jokowi ke Prabowo kita mesti lihat dulu, ini inisiatif siapa? Ini inisiatif dari Jokowi sendiri,” jelas Radjasa, mengindikasikan adanya urgensi dari pihak Jokowi dikutip Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, tujuan utama kedatangan Jokowi adalah untuk menagih utang politik dan meminta “suaka politik” dari Presiden ke-8 RI, bukan hanya untuk bersilaturahmi.
“Jadi kedatangan Jokowi ini semacam kayak debt collector hutang politik. Dia menagih hutang politik,” ujar mantan anggota BIN ini.
Lebih lanjut, Radjasa menyebut bahwa permintaan atas jaminan keamanan politik, dilakukan karena situasi Jokowi dan keluarganya yang semakin terdesak, melihat banyaknya persoalan yang menimpa Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.
“Karena berbagai persoalan yang sedang didera Jokowi. Jadi memang ada agenda, Jokowi semacam meminta ‘suaka politik’, imunitas politik kepada Prabowo,” papar Radjasa.
Ia mencontohkan seperti pada kasus ijazah Jokowi dan Gibran, khususnya ijazah Gibran, yang dirasa berbahaya bagi posisi Gibran sebagai Wapres, menyangkut legitimasinya untuk dimakzulkan.
Adapun dalam konteks politik, tindakan Jokowi ini dinilai Radjasa suatu hal yang tabu, disaat posisinya bukan lagi presiden yang memimpin.
Baca Juga: Guru Besar UI Soal Pertemuan JokowiAbu Bakar Baasyir: Tak Masalah, Tapi Harus Dipantau BNPT
“Kalau kita lihat dalam konteks politik dan dalam bidang bernegara, itu kan sebetulnya satu hal yang tabu, nggak boleh seperti itu apalagi mantan presiden, masih cawe-cawe,” tutupnya, menggarisbawahi bagaimana Jokowi masih berupaya ikut campur dalam kepemimpinan pemerintahan yang baru.
Reporter : Nur Saylil Inayah
