Analisis Mantan BIN: Jokowi Minta Pertahankan Kapolri Sebagai Upaya Mengamankan Pintu Terakhir

Suara.com - Permintaan untuk mempertahankan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, diyakini eks Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (purn) Sri Radjasa Chandra, menjadi salah satu agenda tersembunyi dalam pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Radjasa, langkah ini menjadi bagian dari upaya sang mantan presiden untuk mengamankan “pintu terakhir”-nya, di tengah tekanan hukum pada berbagai kasus Jokowi. Seperti kasus dugaan ijazah palsu.

“Jadi (agenda) yang kedua, faktor Sigit, agar diberi kesempatan untuk tetap memimpin. Hal yang mendesak, tekanan terhadap Sigit, yang merupakan ‘pintu terakhir’ buat Jokowi,” ujar Radjasa melalui podcast kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP dikutip Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, di sisi lain Radjasa melihat adanya peluang pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hanya saja, tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, Presiden Prabowo sendiri menyimpan kekecewaan terhadap kepemimpinan Sigit.

“Jelas ada semacam kekecewaan dari Prabowo terhadap kepemimpinan Sigit. Terutama pada saat aksi kerusuhan kemarin,” kata dia.

Radjasa meyakini kekecewaan Prabowo dimulai ketika sempat ada tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan Presiden di ujung rangkaian aksi demonstrasi pada Agustus hingga awal September 2025 lalu.

“Kekecewaan Prabowo, kenapa di ujung aksi-aksi tersebut ada pernyataan meminta Prabowo mundur, dari unsur PSI,” jelas Radjasa.

Selanjutnya ia menyebut ketegangan semakin memuncak ketika Sigit membentuk tim reformasi Polri secara sepihak, mendahului Prabowo.

Radjasa menyebut hal itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap wewenang Presiden Prabowo.

“Ketika dia (Sigit) tahu bahwa Presiden ingin membentuk tim reformasi, yang Sigit juga tahu bahwa siapa yang akan dilibatkan di situ. Tiba-tiba dia membentuk sendiri. Itu insubordinasi,” tegasnya.

Bahkan, ia mengungkap, tim reformasi Polri yang dibentuk Sigit, sempat dikatakan Prabowo tidak berlaku.

“Kapolri membentuk tim reformasi itu, sebenarnya Prabowo sempat juga mengatakan bahwa itu (tim reformasi Polri) tidak berlaku, yang dibentuk Kapolri,” ucap Radjasa.

Waktu pengumuman tim reformasi Polri oleh Kapolri kata dia, yang menjadi persoalan.

Menurut Radjasa langkah tersebut menjadi janggal karena mendahului rencana yang sudah diumumkan Prabowo.