Infografis
- Dasco mengungkap DPR menyiapkan aplikasi baru untuk transparansi kegiatan reses anggota.
- Dana reses anggota dewan disesuaikan menjadi Rp 702 juta karena penambahan titik kunjungan.
- MKD akan mengevaluasi anggota yang tidak melaporkan kegiatannya melalui aplikasi tersebut.
Namun, Dasco meluruskan bahwa istilah yang lebih tepat adalah "penyesuaian," bukan "kenaikan."
Penyesuaian anggaran ini, menurutnya, didasarkan pada kebijakan baru yang menambah indeks kegiatan dan jumlah titik kunjungan yang harus disambangi oleh anggota dewan di dapil masing-masing.
Beban kerja yang bertambah ini secara logis membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk operasional.
"Sekjen DPR, periode 2024-2029 memutuskan indeks kegiatan dan titik reses itu jumlah kunjungannya ditambah, di dapilnya. Jadi hal itu kebijakan baru periode ini," kata dia,
Dasco memaparkan, usulan penyesuaian dana reses menjadi Rp 702 juta per anggota telah diajukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Kementerian Keuangan sejak Januari 2025.
Namun, persetujuan atas usulan tersebut baru diberikan pada bulan Mei 2025. Akibatnya, terdapat jeda waktu di mana anggota dewan masih beroperasi dengan anggaran lama.
"Sebab (Rp 702 juta) baru disetujui pada Mei 2025. Jadi dari Januari sampai Mei masih pakai Rp 400 juta, tapi bukan tiap bulan ini ya, ini dana reses. Jadi memang kita bukan naik tapi ada penambahan indeks dan penambahan titik. Karena itu, sejak Januari-Mei 2025, dana reses anggota masih menggunakan besaran periode sebelumnya, yaitu Rp 400 juta," Dasco menandasi.
Sebagai informasi, dana reses merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada anggota legislatif untuk membiayai aktivitas mereka selama masa reses.
Reses adalah masa di mana anggota dewan bekerja di luar gedung parlemen untuk kembali ke daerah pemilihannya, bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap keluhan, serta mensosialisasikan program kerja.
Baca Juga: Dana Reses DPR Jadi Rp 702 Juta, Dasco Akui Ada Salah Transfer Rp 54 Juta yang Ditarik Kembali
Dengan adanya aplikasi baru ini, efektivitas dari penggunaan dana tersebut kini bisa diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat.
