PSI Gelar Konsolidasi Undang DPD hingga DPW se-Indonesia di Jakarta, Ini yang Dibahas

Suara.com - Jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar konsolidasi pasca disahkan secara resmi kepengurusannya oleh Kementeri Hukum (Kemenkum) RI. Konsolidasi itu dilakukan di sebuah Hotel di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa.

Bestari menyampaikan agenda konsolidasi tersebut dihadiri oleh DPP, DPD hingga DPW.

"(Iya ada) Agenda DPP dengan DPD, DPW," kata Bestari kepada Suara.com.

Agenda konsolidasi yang digelar Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat itu, kata Bestari, dalam rangka untuk mendengarkan masukan dari seluruh pengurus wilayah PSI se-Indonesia.

"Ya, dalam rangka mendengar masukan dari DPW dan DPD se-Indonesia yang secara bergiliran nanti diundang," katanya.

Nantinya para DPD dan DPW itu akan didengarkan masukannya terlebih mengenai persiapan struktur lengkap PSI.

"Dan didengar kaitannya dengan kesiapan dan persiapan struktur lengkap untuk verifikasi faktual PSI," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 di Kantor Kementerian Hukum, Jumat (10/10/2025).

SK tersebut mencakup anggaran dasar, lambang partai, dan susunan kepengurusan PSI yang baru.

Supratman menyatakan bahwa proses penyerahan SK ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan di Kemenkum untuk memastikan kepastian layanan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik.

"Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia mengatakan, bahwa surat permohonan SK kepengurusan baru diajukan olrh PSI kemarin.

"Saya baru menerima dan mendisposisi suratnya kemarin, dan hari ini sudah selesai. Kalau tidak salah kemarin malam saya tanda tangani SK PSI," katanya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenkumham atas pelayanan yang sangat cepat dan efisien.

"Pertama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Menteri, karena kami merasa sangat dilayani, bahkan tidak hanya dilayani, dilayani dengan super cepat sekali," ungkap Raja.

Menurut Raja Juli, kecepatan pelayanan Kemenkum ini patut dijadikan contoh bagi lembaga publik lainnya.

"Jadi kalau Pak Prabowo sering berjanji layanan publik yang baik, terutama dengan sistem digitalisasi, saya kira Kementerian Hukum adalah salah satu contoh terbaik di ruang publik ini," pujinya.

Ia menjelaskan bahwa proses pengajuan SK dilakukan secara daring melalui sistem OSS (Online Single Submission) kemarin, dan hasilnya sudah dapat diterima hari ini.

"Kami baru masukkan kemarin dengan sistem OSS secara online, kemudian ternyata malam hari sudah ditelepon, malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK Kepengurusan, AD/ART dan sebagainya," jelasnya.

Ia berharap efisiensi dan kecepatan kerja Kemenkum di bawah kepemimpinan Menkum yang baru ini dapat menginspirasi kementerian lain untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

"Ini sangat menginspirasi bagi, mungkin bagi Kementerian lain agar bekerja dengan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Hukum yang baru ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerja cepat, super cepat ini," tutupnya.