-
Keterlibatan TNI/Polri dalam program makan bergizi menuai protes keras.
-
ICW kini tengah selidiki potensi masalah dari keterlibatan aparat.
-
Pemerintah didesak evaluasi total program dan utamakan standar higienitas.
Suara.com - Pelibatan Aparat TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu protes keras dari sejumlah elemen masyarakat.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (15/10/2025) untuk menyuarakan penolakan ini.
Sebab, pelibatan institusi keamanan dinilai tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan kekhawatiran baru.
"Yang lebih megkhawatirkan, pemerintah melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program ini. Padahal militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurusi gizi atau makan anak sekolah," ungkap Koordinator Suara Ibu Indonesia, Ririn Sefsani, Rabu (15/10/2025).
Ririn mengungkapkan bahwa isu ini juga telah menarik perhatian lembaga anti-korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW), menurutnya, sedang melakukan riset mendalam terkait pelaksanaan MBG, termasuk potensi masalah dari keterlibatan aparat.
“Ya, saya dengar ICW lagi melakukan riset tentang itu, dan ini bagus sekali. Jadi, untuk melihat potensi, tidak hanya keterlibatan TNI Polri, tetapi juga melihat apakah memang institusi atau lembaga atau SPBG yang menyelenggarakan ini memenuhi standar dan kualifikasi. Dugaan saya kok nggak ini,” kata Ririn.
Ia menegaskan bahwa berbagai kejanggalan di lapangan memperkuat dugaannya bahwa banyak pelaksana program tidak memenuhi standar yang seharusnya.
Fokus Salah Arah di Tengah Krisis
Menurut Ririn, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki borok dalam program, bukan memperluas kewenangan ke lembaga non-kompeten.
Ia kemudian menyoroti serangkaian kegagalan yang sudah terjadi.
"Apakah pernah dimunculkan standar higienitas dalam menyediakan makanan? Apakah pemenuhan gizinya, bahkan makanannya berkurang, minyak jelek, kotor, keracunan, blablabla, itu udah membuktikan,” ujarnya.
Atas dasar itu, Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total, mulai dari kebijakan, penentuan prioritas, hingga standar penyelenggaraan.
“Evaluasi total, mulai dari kebijakannya, prioritas yang dapat, penyelenggarannya, kemudian jenis standarnya itu harus diperbaiki semua,” ucapnya.
Mereka juga menyarankan agar pemerintah lebih memberdayakan praktik-praktik lokal yang sudah ada, seperti kantin sekolah, yang dinilai lebih memahami konteks dan kebutuhan di lapangan.
TERPOPULER
