Usman Hamid Sebut Penangkapan Delpedro Cs Sebagai Bentuk Praktik Otoriter Pemerintah Terhadap Kritik

Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai penangkapan terhadap Direktur Lokataru Delpedro Marhaen dan sejumlah aktivis lainnya sebagai bentuk praktik otoriter pemerintah terhadap kritik dari masyarakat.

Hal itu dia sampaikan usai menyaksikan sidang perdana praperadilan yang diajukan Delpedro ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi.

“Itu mencerminkan atau melambangkan meluasnya pendekatan praktik-praktik otoriter yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bentuk-bentuk kritik atau protes dari masyarakat, baik yang datang dari mahasiswa, dari pelajar, organisasi non-pemerintah maupun warga biasa,” kata Usman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Di sisi lain, penangkapan massal terhadap para aktivis juga disebut menunjukkan sikap kepolisian yang tidak persuasif dalam mengamankan aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025.

“Pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian juga cenderung tidak persuasif dalam banyak kasus dan itu tercermin dari penangkapan massal yang sebenarnya tidak perlu sampai sebanyak itu atas nama pengamanan, setidak-tidaknya 4.600 orang totalnya itu yang ditangkap di seluruh Polda termasuk juga Bareskrim,” tutur Usman.

“Ditambah dengan penetapan tersangka dan penahanan pada mulanya sekitar 995, lalu sebagian dibebaskan sekitar 200-an orang yang kebanyakan kebetulan anak-anak, tapi saya masih melihat masih ada anak-anak atau aktivis pelajar sekolah yang juga masih ada dalam tahanan. Jumlahnya saya kira sekarang total yang masih ditahan mungkin 600-an orang gitu,” tambah dia.

Sikap ini, lanjut Usman, menyebabkan menurunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan pemerintah. Padahal, dia menilai pemerintah seharusnya meredam aksi demonstrasi besar-besaran dengan memenuhi tuntutan massa.

Untuk itu, Usman mendesak pihak kepolisian untuk segera membebaskan para aktivis yang ditahan. Sebab, dia menegaskan bahwa para aktivis, mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum melakukan aksi demonstrasi secara damai.

“Setidak-tidaknya kami kembali mendesak agar mereka ditangguhkan penahanannya dan saya berharap pemerintah dan DPR RI mau membenahi kebijakannya, dan tidak memaksakan kebijakan-kebijakan kenaikan tunjangan atau kenaikan reses untuk anggota dewan sehingga menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat seolah-olah pemerintah memang tidak peduli pada kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat,” tandas Usman.