- Sebanyak sebelas orang, termasuk Sekda Pekalongan, tiba di Gedung KPK Jakarta usai OTT di Kabupaten Pekalongan.
- KPK mengamankan sebelas pihak dalam rangkaian OTT yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
- Para pihak yang diamankan akan menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum terkait kasus korupsi.
Suara.com - Sebanyak 11 orang yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, telah tiba di Jakarta.
Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, menggunakan sebuah bus pariwisata sekitar pukul 20.10 WIB.
Bus tersebut sempat mengalami kesulitan untuk parkir di area Gedung KPK. Namun, 11 orang tersebut kemudian diturunkan di sekitar Gedung Juang KPK.
Selanjutnya, mereka akan menjalani pemeriksaan secara intensif sebelum KPK menentukan status hukum masing-masing dalam perkara ini.
Dalam bus tersebut, petugas juga membawa sejumlah barang bukti yang turut diamankan dalam OTT, berupa beberapa koper dan tas.
KPK sebelumnya mengungkapkan membawa 11 orang dari Pekalongan ke Jakarta dalam rangkaian OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, salah satu di antaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.
“Tim juga mengamankan sejumlah pihak di Pekalongan dan saat ini juga sedang berjalan dibawa ke Jakarta. Malam ini nanti akan tiba, ada sekitar 11 orang yang dibawa ke Jakarta. Salah satunya Sekda,” ujar Budi.
Pada kesempatan pertama, KPK lebih dulu menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Saat ini, mereka masih berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Dengan adanya operasi ini, KPK setidaknya telah melakukan tujuh OTT sepanjang 2026. Operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
Selanjutnya, KPK juga melakukan OTT dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.
Ketiga, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.
Lebih lanjut, KPK melakukan dua OTT pada waktu yang sama, yakni kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta kasus dugaan korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan.
TERPOPULER
