Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, WALHI Sebut Indonesia Gelap Semakin Nyata

Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tanda-tanda kemunduran serius dalam demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam catatan reflektif WALHI, dikatakan arah pemerintahan saat ini semakin jauh dari semangat konstitusi dan keadilan ekologis.

“Indonesia Gelap bukan sekadar tagar, melainkan cerminan kondisi nyata di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” tulis WALHI dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (19/10/2025).

"Kabinet yang gemuk dan tidak efektif, kebijakan yang mengabaikan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta upaya sistematis mengembalikan dominasi militer di ruang sipil menjadi tanda kemunduran demokrasi," katanya menambahkan.

Menurut WALHI, satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan konsolidasi kekuasaan yang semakin menyingkirkan ruang partisipasi publik.

Pengesahan revisi Undang-Undang TNI disebut menjadi bukti nyata dari ambisi memperluas peran militer di ruang sipil.

“Pemerintahan ini juga melanjutkan pola tata kelola ekstraktif warisan rezim sebelumnya, mengabaikan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat,” lanjut WALHI.

Organisasi lingkungan terbesar di Indonesia itu menegaskan, berbagai kebijakan dalam setahun terakhir memperlihatkan arah pembangunan yang abai terhadap masa depan ekologis.

WALHI menilai kebijakan represif dan eksploitasi sumber daya alam hanya akan memperparah ketimpangan dan mempercepat krisis lingkungan.

WALHI juga menuding pendekatan pemerintah yang berorientasi pada investasi besar sebagai bentuk “ekonomi kapitalistik” yang mengorbankan rakyat. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan logika pertumbuhan semu.

“Target 8% pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam,” ujarnya.

Prabowo juga disebut memilih cara ekonomi yang kapitalistik. Hal ini disebut menempatkan rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis.

"Ini kian diperparah dengan pendekatan represif dan militeristik. Bermula dari pengesahaan perubahan UU TNI dan berlanjut ke beragam situasi represif lainnya," tulis WALHI.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, Wengki Purwanto, menilai kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMN justru gagal memastikan pemulihan hak rakyat dan ekosistem. Ia menyoroti proyek pangan dan energi yang dinilai menghancurkan ruang hidup masyarakat.

“Mustahil, ekonomi rakyat kuat, jika ruang semakin menyempit, kawasan pangan hancur dan sumber air tercemar. 1 tahun RPJMN dijalankan, kita justru bergerak lebih cepat ke arah Indonesia Cemas 2045,” kata Wengki.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menggambarkan kondisi di wilayahnya sebagai krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa perhatian yang komprehensif dari negara.

Ia juga menyoroti kebijakan pembentukan KODAM baru yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat adat di Meratus.

“Kalsel saat ini mengalami krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa ada perhatian yang komprehensif dari negara... Ini mencederai kebhinnekaan dalam berbangsa. Sama saja negara menegasikan keberadaan masyarakat adat,” ujarnya.

Rafiq turut menyinggung adanya kasus keracunan dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya. Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program itu dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Soal MBG juga menjadi persoalan di Kalsel, Kabupaten menjadi temuan kasus keracunan akibat proyek MBG, ini perlu dihentikan dulu, evaluasi proyek ini secara menyeluruh,” katanya.

Dari Jawa Timur, Direktur WALHI setempat, Wahyu Eka, menilai pembangunan dalam setahun terakhir semakin berpihak kepada korporasi besar. Ia menyebut proyek-proyek seperti PLTU, co-firing biomassa, dan giant sea wall sebagai bentuk eksploitasi berkedok transisi energi.

“Tahun pertama rezim ini bukan masa pemulihan ekologis, melainkan masa akumulasi krisis dan konsolidasi kekuasaan fosil di bawah selubung hijau semu,” kata Wahyu.

Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, menyebut pengelolaan sumber daya alam kini sepenuhnya dikuasai segelintir elite ekonomi-politik.

“Negara beserta ruang-ruang hidup rakyat saat ini telah dikuasai oleh segelintir elit ekonomi-politik,” pungkasnya.