BGN Targetkan Zero Case Kontaminasi Pangan, 30 Ribu Penjamah Makanan Dibekali Pelatihan Serentak!

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia bebas dari kasus kontaminasi dan kerusakan pangan.

Target itu menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi sekitar 30.000 penjamah makanan di 34 kabupaten/kota yang digelar secara serentak oleh Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjaeni, Ph.D, menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional melalui peningkatan mutu pelayanan dan profesionalitas tenaga penjamah makanan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan setiap penjamah makanan memiliki kompetensi memadai di seluruh tahapan penyediaan makanan, dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi,” ujar Nurjaeni dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Dia menambahkan kalau prinsip utama BGN saat ini “zero case” yang berarti tidak ada toleransi terhadap insiden pangan basi, tercemar, atau berisiko kesehatan.
Standar itu menjadi tolok ukur baru bagi seluruh SPPG agar pelayanan gizi bagi anak-anak penerima manfaat berlangsung aman, higienis, dan berkelanjutan.

Nurjaeni menekankan, profesi penjamah makanan bukan sekadar tugas teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

“Dari dapur SPPG inilah kita menyiapkan generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.

BGN berharap melalui pelatihan serentak ini terbentuk jaringan penjamah pangan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi tinggi.

Untuk mencapai zero case tersebut, BGN menetapkan sepuluh langkah strategis peningkatan layanan MBG, mulai dari penguatan teknis hingga aspek pengawasan:

1. Penempatan 5.000 chef profesional dari Indonesian Chef Association (ICA) di dapur SPPG baru untuk transfer pengetahuan pengolahan makanan bergizi dan aman.

2. Pelaksanaan rapid test food berkala oleh Balai POM guna menjamin keamanan pangan.

3. Penerapan wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG.

4. Penggunaan platform LMS Plataran Sehat Kemenkes untuk pembelajaran daring tenaga pelaksana.

5. Standarisasi penggunaan air bersih dan sterilisasi alat makan dengan air panas 80°C.

6. Penambahan tenaga ahli gizi agar pendampingan gizi lebih optimal.

7. Sertifikasi halal bagi seluruh menu MBG.

8. Pemasangan CCTV di dapur SPPG sebagai sarana transparansi dan pengawasan.

9. Kepatuhan terhadap SOP layanan profesional dan akuntabel.

10. Penguatan edukasi dan monitoring berkelanjutan demi menjaga mutu layanan.