Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Arah Baru Kebijakan Fiskal Makin Berpihak ke Daerah

Suara.com - Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam arah baru kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Dalam kurun waktu singkat, berbagai program pemerintah mulai memperlihatkan pola kebijakan yang dinilai semakin berpihak kepada daerah dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung. Ia menilai bahwa pemerintahan saat ini tengah membangun arsitektur fiskal baru dengan menyalurkan lebih banyak dana langsung ke daerah guna memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Arsitektur fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang kian kuat kepada daerah. Pemerintah berupaya agar anggaran tidak berhenti di pusat, melainkan mengalir langsung ke daerah supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil di Jakarta, (20/10).

Menurutnya, perubahan pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis agar manfaat program nasional benar-benar dirasakan masyarakat di lapisan bawah.

Sebagai contoh, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun terakhir. “Data BPS mencatat peningkatan NTP sebagai bukti efektivitas kebijakan fiskal. Artinya, kebijakan pertanian yang digagas Menteri Pertanian Amran Sulaiman berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Tamsil juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan progresif yang memperkuat ekonomi daerah. Program ini bukan sekadar bersifat konsumtif, tetapi menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, koperasi pangan, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku.

“Program MBG menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan hanya memberi makan, tapi menghidupkan ekonomi lokal,” ujar Tamsil.

Tokoh yang dijuluki maestro anggaran ini menegaskan bahwa desain fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan nasional yang pro-rakyat, yakni mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara diarahkan pada program dengan dampak langsung (direct impact), seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, dan program sosial yang manfaatnya terukur.

“Kebijakan fiskal kini memberi energi lebih besar bagi perputaran ekonomi di daerah. Ini adalah perubahan paradigma pembangunan nasional. Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaatnya lebih nyata di kabupaten hingga pelosok,” ujar mantan Pimpinan Badan Anggaran DPD RI itu.

Meski arah fiskal yang berpihak kepada daerah sudah tampak jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa tata kelola yang baik, katanya, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.

“DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah digunakan tepat sasaran. Kami ingin daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.

Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, arah pembangunan nasional yang pro-daerah harus diikuti dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program berjalan efektif.

Ia menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang dinilai preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat. Justru, menurut Tamsil, hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan menciptakan sumber pendapatan kreatif tanpa membebani rakyat.

“Ini momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan dan kredibilitasnya dalam mengelola anggaran serta potensi daerah secara produktif,” ujarnya.

Lebih jauh, Tamsil mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme penghargaan bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah dengan kinerja fiskal yang kredibel akan memperoleh tambahan transfer sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola yang baik.