Survei Setahun Pemerintahan Prabowo: Sorotan Tajam Media Digital pada Janji dan Realita Kebijakan

Chandra Iswinarno Suara.Com
Senin, 20 Oktober 2025 | 16:34 WIB
Survei Setahun Pemerintahan Prabowo: Sorotan Tajam Media Digital pada Janji dan Realita Kebijakan
Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar pertemuan di di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. [Biro Pers Sekretariat Presiden]
Baca 10 detik
  • Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Janji dan Realita Teruji.

  • LPG dan Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih Picu Sentimen Negatif.

  • Program Makan Bergizi Gratis Hadirkan Pro dan Kontra.

Lebih lanjut, kebijakan 'efisiensi Rp750 triliun' menuai kritik karena 'berorientasi belanja ke program strategis (seperti MBG, Danantara) dan kemudian berdampak ke layanan publik,' meski pemerintah berusaha meyakinkan 'layanan dasar tidak terganggu.'

Tidak hanya itu, periode ini juga ditandai dengan reshuffle kabinet perdana, termasuk pencopotan dan pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang disebut bertujuan 'meningkatkan kinerja.'

Perbincangan di media sosial turut memanas terkait 'akselerasi penciptaan kerja yang dipertanyakan' dan wacana 'rencana penjara khusus koruptor di pulau terpencil untuk efek jera.

Publik juga menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi publik dari pemerintah ke masyarakat agar strategi komunikasi kebijakan lebih intensif dan mudah dipahami guna meningkatkan kepercayaan publik.

Gelombang sentimen negatif kembali memuncak pada Agustus-September 2025. Kali ini, pemicunya, yakni perbincangan penganugerahan tanda kehormatan kepada 141 pejabat, termasuk yang kontroversial, khususnya pemberian Bintang Mahaputra Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah, seorang eks Gubernur BI yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu, demonstrasi massa di akhir Agustus membuat Presiden Prabowo menegaskan Kembali bahwa hak berkumpul damai sekaligus memerintahkan aparat bertindak tegas pada kekerasan/perusakan.

Isu kinerja beberapa menteri yang dinilai buruk juga kembali mencuat, dengan kebijakan distribusi LPG bersubsidi menjadi 'isu utama' yang dampaknya 'dirasakan langsung, dari antrean panjang sampai insiden fatal.'

Menurut Ika Idris, hal ini yang memicu persepsi inkompetensi, terutama terhadap Menteri Bahlil Lahadalia, yang dituding 'dianggap membuat kebijakan tanpa riset memadai.'

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. [ANTARA]
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. [ANTARA]

Top Words

Baca Juga: Bikin Rakyat Susah, Prabowo Sindir Rakusnya Mafia Minyak Goreng: Sangat Kejam dan Tak Manusiawi

Analisis 'Top Words' menunjukkan kata 'Presiden' mendominasi dengan kurang lebih 2,47 juta sebutan, diikuti oleh 'Indonesia' dengan ±1,66 juta.

Ika Idris menafsirkan tingginya dominasi ini sebagai antusiasme publik terhadap visi Pemerintahan Prabowo.

"Netizen menunggu sebenarnya, apa lagi sih yang jadi program Prabowo untuk Indonesia?" katanya.

Nama 'Presiden Prabowo Subianto' sendiri disebut kurang lebih 900,8 ribu kali dan sering dikaitkan dengan MBG sebagai program strategis untuk 'generasi emas' dan diklaim menarik minat negara lain.

Namun, ada catatan penting bahwa MBG diwarnai dengan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Sikap antikorupsi tercermin dari kata 'Subianto' yang mencapai lebih kurang 1,40 juta penyebutan dan kerap diidentikan dengan komitmen tegas memberantas mafia dan koruptor.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI